Sah ditunda, Kemkominfo minta tarif interkoneksi lama jadi acuan

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tetap menginstruksikan kepada seluruh operator selular menggunakan tarif interkoneksi (antaroperator) yang lama atau ditunda pemberlakuan tarif baru. Hal ini lantaran diakui pihak Kemkominfo masih ada daftar penawaran interkoneksi (DPI) dari seluruh operator selular yang belum terkumpul.

"Mengingat hari ini adalah 1 September yang merupakan masa berlaku sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 terkait tarif baru interkoneksi, maka selanjutnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJ PPI) telah melakukan komunikasi kepada Penyelenggara dimaksud dan menyampaikan bahwa saat ini DPI belum lengkap terkumpul, sehingga penyelenggara dipersilakan menggunakan acuan yang lama," ujar Plt Kepala Humas Kemkominfo, Noor Izza kepada awak media di Jakarta, Kamis (01/09).

Dikatakannya, operator yang belum mengumpulkan DPI yang dimaksudnya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Sementara dari operator selular lain seperti Indosat Ooredoo, XL, dan Tri telah menyerahkan DPI.

"Sebagian operator telah menyampaikan DPI termasuk terakhir kemarin Smartfren," tuturnya.

Dia juga tidak menjelaskan detail kapan penundaan tarif interkoneksi baru siap diterapkan. Terkait penundaan ini, beberapa operator selular tetap kukuh menerapkan tarif interkoneksi baru sesuai dengan SE yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia tertanggal 2 Agustus 2016.

"Selama belum ada surat yang membatalkan atau mencabut surat sebelumnya, kami akan tetap menerapkan kebijakan penurunan interkoneksi yang baru," kata President Director dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli.

Pernyataan Alex juga senada dengan pendapat dari Vice President Director Tri, Danny Buldansyah. Menurut Danny, penundaan tarif baru interkoneksi seharusnya diikuti juga dengan adanya surat penundaan. Seperti halnya surat edaran tentang tarif baru interkoneksi. Namun sayangnya, surat penundaan itu tak kunjung diterima hingga H-1 penerapan tarif baru interkoneksi.

"Mesti ada surat penundaan," ujarnya.

Dari sisi Kemkominfo sendiri, terkait surat penundaan dirasa tidak perlu diterbitkan kembali, cukup dengan menggunakan SE yang lama. Tarif interkoneksi sendiri merupakan biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan atau telepon. Saat ini tarif interkoneksi berkontribusi 15 persen terhadap penentuan tarif ritel.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi antaroperator selular dengan rata-rata 26 persen dari 18 skema. Seperti misalnya, penurunan biaya panggilan sebelumnya Rp 250 menjadi Rp 204. Opsi penurunan 26 persen itu sudah melalui formula yang dikonsultasikan bersama sebuah firma konsultan independen selama 10 tahun terakhir. Penetapan ini telah diputuskan dan akan diberlakukan mulai 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018.

Kebijakan tarif interkoneksi memang tengah panas dingin di industri telekomunikasi. Pasalnya, tidak semua operator selular mendukung kebijakan penurunan tarif interkoneksi. Sebut saja PT Telkom dan Telkomsel. Dengan penerapan kebijakan tersebut dianggap nantinya akan merugikan mereka yang telah membangun jaringan di seluruh Indonesia hingga sampai perbatasan.

Ribut-ribut tarif baru interkoneksi ini pun terdengar hingga ke telinga DPR Komisi I. Sampai-sampai DPR Komisi I pun ikut ingin tahu akar dari polemik itu dengan mengundang seluruh operator selular pada pekan lalu. DPR pun meminta kepada Menkominfo menunda penerapan kebijakan tersebut sampai dilakukannya pertemuan lagi antara DPR dengan Menkominfo.