Pendiri Telegram akui tak baca email peringatan Kemkominfo
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan memblokir layanan chat Telegram. Layanan perpesanan itu diduga memuat dan menebar konten berbau propaganda radikalisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
"Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkap Dirjen APTIKA Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Minggu (16/7).
Pemblokiran itu ternyata membuat kaget pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov. Bahkan dia bilang di akun Twitter-nya, langkah tersebut dirasa aneh. Sebabnya, dia belum pernah menerima permintaan atas keluhan dari pemerintah Indonesia.
"Aneh rasanya, kami belum pernah menerima permintaan maupun keluhan dari pemerintah Indonesia. Kami akan menyelidiki dan akan mengumumkan perihal itu," cuit @durov.
Pernyataan Durov sendiri, bertolak belakang dengan pemerintah yang mengatakan telah mengirim e-mail terkait keluhan itu berkali-kali. Sayangnya, tidak direspon dengan baik.
Namun setelah ramai pemblokiran Telegram di media internasional, Durov akhirnya mengakui kesalahannya yang tak sadar bila pemerintah Indonesia telah mengirim permintaan terkait konten negatif.
"Ternyata pejabat Kementerian baru-baru ini mengirimi kami daftar saluran publik dengan konten terkait terorisme di Telegram, dan tim kami tidak dapat segera memprosesnya dengan cepat. Sayangnya, saya tidak sadar akan permintaan ini, yang menyebabkan miskomunikasi ini dengan pihak Kementerian," jelasnya dalam channel resminya di Telegram.
Demi memperbaiki situasi itu, Durov pun akhirnya menerapkan tiga solusi yakni memblokir semua saluran publik terkait teroris yang dilaporkan oleh Kemkominfo, mengirimkan balasan e-mail ke pihak Kemkominfo untuk membentuk saluran komunikasi langsung guna bekerja sama menghalangi propaganda teroris, dan membentuk tim moderator yang berdedikasi dengan pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia untuk dapat memproses laporan konten yang berhubungan dengan teroris lebih cepat dan akurat.
"Saya telah mengirimkan e-mail kepada Menteri mengenai usulan tersebut untuk mengetahui balasannya," tulisnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pegawai BUMN Tersangka Teroris Galang Dana Lewat Telegram
DE ditangkap Densus 88 pada Senin, 14 Agustus kemarin.
Baca SelengkapnyaTNI Kembali Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Begini Respons Komnas HAM
Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaApa Saja Tahapan Pemilu 2024? Ini Jadwal dan Alurnya
Merdeka.com merangkum informasi tentang apa saja tahapan pemilu 2024, berikut jadwal serta alurnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kubu Aiman Tuding Penyidik Polda Metro Langgar Hukum karena Akses E-Mail dan Akun Instagramnya
Penyitaan terhadap akun Instagram dan e-mail oleh penyidik dianggap cacat formil
Baca SelengkapnyaKapolri Mutasi 211 Personel dan ada 14 Perwira Bertugas ke Luar Polri, Berikut Daftarnya
Berdasarkan Surat Telegram ST/171/I/KEP./2024 terdapat sejumlah pejabat Polri diberikan tugas ke beberapa instansi.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaDetik-detik Pengumuman Penempatan Tugas Perwira Muda Polri, Tegang Tak Bisa Senyum Sedikitpun
Sebuah video memperlihatkan kondisi detik-detik pengumuman penempatan tugas para perwira muda. Mereka tampak sangat tegang dan siap.
Baca SelengkapnyaAda Penumpang Pasang Kipas Angin Listrik di Gerbong Kereta Api, Begini Respons KAI
Sebuah unggahan viral karena menunjukkan penumpang kereta api memasang kipas angin listrik di dalam gerbong.
Baca Selengkapnya