Merdeka.com - Merdeka.com - Platform atau layanan over the top (OTT) sering digunakan sebagai media penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian. OTT media sosial adalah yang paling laku dipakai untuk menyebarkan konten negatif di dunia maya, termasuk di Indonesia.

Apa tanggapan Twitter Indonesia?

Agung Yudha, Public Policy Lead Twitter Indonesia, mengatakan Twitter punya prinsip selalu berusaha menghormati hukum di negara Twitter beroperasi termasuk di Indonesia. Sebab Twitter ingin menciptakan ekosistem digital yang baik di setiap negara Twitter beroperasi.

Karena prinsip menghormati itu, kata dia, Twitter bisa memahami, jika ada satu negara di Eropa, sebut saja Jerman, memiliki rencana memberikan sanksi berupa denda kepada OTT media sosial, jika tidak bisa memenuhi kesepakatan service level agreement (SLA). Namun, wacana serupa di Indonesia belum mungkin dilakukan, karena SLA di Indonesia belum disepakati oleh pemangku kepentingan, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

"Twitter ingin menciptakan ekosistem digital yang baik. Maksudnya tidak hanya global platform seperti Twitter yang berkembang, tapi local platform juga berkembang. Jadi semua timbal-balik. Prinsipnya twitter berusaha hormati hukum di negara kami beroperasi," ujar Agung, saat menjadi panelis dalam diskusi Indonesia Technology Forum (ITF) bertajuk "Menagih Langkah Nyata Industri Telekomunikasi dan OTT Menghadapi Dampak Negatif Media Sosial" di Jakarta, Senin (28/8).

Panelis lain adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Masduki Baidlowi, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo, dan Group Head Corporate Communication Indosat Ooreoodo Deva Rachman.

Kata Agung, Twitter Indonesia berkomitmen meredam dan mencegah konten media sosial yang negatif. Apalagi pihaknya memiliki sistem filterisasi konten, sehingga konten negatif tidak beredar. Semestinya pengguna aplikasi juga membaca rules and term of services sebelum menggunakan layanan. Lantaran di sana ada aturan tentang conservation, yaitu ketika posting itu sudah menjadi konsumsi publik. "Secara global, kami telah memblokir sejuta akun terkait terorisme dan kekerasan.”

Dari kalangan operator, Deva Rachman, Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, mengaku operator hanya menjadi kendaraan bagi para pelaku penyebar berita hoax lewat media sosial, sehingga tidak bisa melakukan banyak upaya preventif. Pihaknya baru busa melakukan tindakan setelah terjadi atau after attack.

Menurutnya, maraknya penyebaran konten negatif saat ini terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tanah air. Maka itu, yang perlu diatasi sebenarnya isu utamanya yakni masalah sosial, ekonomi, dan politik itu sendiri.

Saat ini Indosat Ooredoo bersama beberapa pihak/komunitas berpartisipasi aktif mendidik masyarakat dengan kampanye #Bijaksosmed. Kampanye ini melibatkan anak-anak muda yang kini menjadi sasaran aktif media sosial.

“Kita harus menjadi masyarakat yang lebih kritis, bijak, dan selalu cross check terhadap informasi yang terima,” pungkas Deva.