Lindungi Masyarakat, DPR Minta Pemerintah Awasi Konten Netflix

Kamis, 16 Januari 2020 17:50 Reporter : Fauzan Jamaludin
Lindungi Masyarakat, DPR Minta Pemerintah Awasi Konten Netflix Netflix. © digitaltrends.com

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, perlu adanya sinergi antarlembaga negara untuk mengawasi konten Netflix.

Tak dimungkiri, konten-konten Netflix terkadang masih ada yang tak sesuai dengan norma di Indonesia. Maka itu, hal ini merupakan kewajiban mengawasi secara bersama-sama.

"Perlu sinergi lembaga negara untuk mengawasi konten Netflix. Saya termasuk yang mendukung pernyataan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada waktu itu, Ketua KPI bilang ingin mengawasi Netflix jika diamanahkan oleh undang-undang," kata dia saat acara diskusi mengenai Netflix di Jakarta, Kamis (16/1).

"Tetapi waktu itu dibilang melanggar HAM dan sebagainya," tambah Bobby.

Maka itu, perlu rasanya sekarang ini mensinergikan secara taktis antarlembaga negara untuk mengawasi konten Netflix. Dari sisi teknis siapa lembaga yang akan mengawasi, itu hak dari Kemkominfo. Misalnya, Lembaga Sensor Film (LSF) bisa masuk ke dalam ranah pengawasan konten atau KPI bersama Kemkominfo.

"Mau LSF diberikan tugas khusus atau KPI bersama Kemkominfo atau siapapun itu. Intinya ditugaskan mengawasi konten Netflix," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Netflix Harus Blokir Konten Negatif

Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir konten-konten yang bermuatan pornografi, SARA dan melanggar norma kesusilaan yang ada di Netflix.

Kata dia, kementerian yang dipimpin Johnny G. Plate itu punya wewenang untuk melakukan pemblokiran Netflix tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

"Kewenangan take down ada di Kemkominfo. Seharusnya tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat, Kemkominfo wajib melakukan monitoring. Kalau itu bertentangan minimal menegur atau bisa blokir Netflix. Jadi ancaman pemblokiran itu bisa memperkuat posisi tawar Indonesia," ujar Sudaryatmo di Jakarta, Kamis (16/1).

Ia juga meminta Netflix harus menghormati norma-norma yang berlaku di Indonesia dan menganjurkan masyarakat melaporkan konten-konten bermasalah di Netflix kepada Kemkominfo.

[faz]
Topik berita Terkait:
  1. Netflix
  2. DPR
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini