Kemkominfo soal revisi PP PSTE: Kita cari jalan tengah

Merdeka.com - Revisi PP nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) menjadi polemik. Pegiat internet ramai-ramai memprotes revisi pada PP tersebut. Salah satunya terkait dengan penempatan data center.

Kemarin, Rabu (6/11) malam, sejumlah stakeholder asosiasi internet bertemu dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel A. Pangerapan. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai klasifikasi data yang tertulis dalam RPP tersebut.

Lantas, bagaimana dengan hasil pertemuan itu? Pria yang akrab disapa Semmy ini menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya mendengarkan masukan-masukan dari beberapa asosiasi. Adapun asosiasi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah IDPRO, APJII, MASTEL, ACCI, PANDI, FTII, ASPILUKI, ISOC, dan beberapa stakeholder lain.

"Kami mendengarkan masukan dari asosiasi dan mencari solusi yang terbaik. Kita harus melihat secara luas. Seperti tumbuhnya ekosistem digital ini. Intinya, kita akan melihat jalan tengahnya," ungkap pria yang akrab disapa Semmy di kantornya, Gedung Kemkominfo, Jakarta, Kamis (8/11).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan informasi yang didapatkan Merdeka.com, asosiasi tetap bersikukuh agar penempatan data tingkat tinggi berada di Indonesia. Maka dari itu, pertemuan yang diadakan bersama asosiasi kemarin malam tiada kata mufakat.

Terpisah, Ketua PANDI, Andi Budimansyah pun membenarkan bahwa tidak ada kesepakatan dari pertemuan kemarin. Karena tidak ada kesepakatan, kata dia, tergantung keputusan hari ini.

"Asosiasi yang bersurat ke Setneg akan dipanggil oleh Setneg menjelaskan keberatannya hari ini. Sampai saat ini kita belum dapat update pertemuan tersebut. Kita lihat bagaimana sikap Setneg, apakah dikembalikan ke Kementerian untuk dibahas kembali dengan industri atau asosiasi, atau dilanjutkan untuk ditandatangani Presiden," ujarnya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat.

Terkait pertemuan di Setneg sore tadi, Semmy hanya menjelaskan bahwa rapat itu sekadar mendengarkan masukan dari asosiasi yang mengirimkan surat ke Setneg. Namun, berdasarkan informasi yang dekat dengan persoalan ini, pertemuan tersebut berlangsung panas. Asosiasi yang hadir, tetap meminta penempatan data center ada di Indonesia. (mdk/faz)