Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkominfo sebut 11 situs diblokir atas usulan Polri, BIN & BNPT

Kemenkominfo sebut 11 situs diblokir atas usulan Polri, BIN & BNPT Ilustrasi situs islam diblokir. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan memblokir 11 situs yang dianggap mengandung unsur SARA. Namun, pemblokiran tersebut dilakukan bukan atas inisiatif sendiri, melainkan atas permintaan dari institusi terkait.

Kebijakan untuk melakukan pemblokiran ini dibenarkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kemkominfo, Semuel A Pangerapan. Semuel menyebut, Kemenkominfo tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada rekomendasi dari pihak lain.

"Kemkominfo tidak bisa merekomendasikan untuk memblokir. Kami hanya menjalankan tugas dari pihak hukum yang terkait baik dari kepolisian, BNPT, BIN. Yang jelas jika kami mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang pasti akan kami lakukan," jelasnya kepada merdeka.com melalui sambungan telepon, Kamis (03/11).

Perlakuan berbeda dilakukan jika Kemenkominfo mendapatkan laporan dari masyarakat. Situs yang dicurigai menyebarkan berita meresahkan akan dinilai oleh panel tersendiri.

"Berbeda kalau dari masyarakat, panel kami yang akan menilai," imbuhnya.

Berikut 11 situs yang direkomendasikan pihak berwenang untuk diblokir, antara lain:

1. lemahirengmedia.com;

2. portalpiyungan.com;

3. suara-islam.com;

4. smstauhiid.com;

5. beritaislam24h.com;

6. bersatupos.com;

7. pos-metro.com;

8. jurnalmuslim.com;

9. media-nkri.net;

10. lontaranews.com; dan,

11. nusanews.com.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Baca Selengkapnya
Polri Buat Direktorat Siber di 8 Polda, Ini Daftarnya

Polri Buat Direktorat Siber di 8 Polda, Ini Daftarnya

Untuk surat persetujuan ini pada 20 November 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Polri Siapkan Direktorat Siber pada 8 Polda, Berikut Daftarnya

Polri Siapkan Direktorat Siber pada 8 Polda, Berikut Daftarnya

Mabes Polri tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Siber. Direktorat baru ini akan ditempatkan pada delapan Polda.

Baca Selengkapnya
Polri Ungkap Situasi Keamanan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Polri Ungkap Situasi Keamanan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Pencoblosan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 besok.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Polisi Kembali Periksa Firli Bahuri Senin Pekan Depan Terkait Kasus Pemerasan

Polisi Kembali Periksa Firli Bahuri Senin Pekan Depan Terkait Kasus Pemerasan

Firli dijadwalkan diperiksa pada 26 Februari pukul 10.00 wib di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri lantai 6 Gedung Bareskrim Polri

Baca Selengkapnya
Kabar Baik, Penyandang Disabilitas Kini Bisa Ikut Seleksi Bintara-SIPSS

Kabar Baik, Penyandang Disabilitas Kini Bisa Ikut Seleksi Bintara-SIPSS

Rekrutmen disabilitas bintara Polri untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK.

Baca Selengkapnya