Kasus IM2 bisa mengancam telekomunikasi Indonesia

Merdeka.com - Industri telekomunikasi di Indonesia terancam dipicu oleh kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi oleh Indosat dan IM2 yang mendunia.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan indikasi terancam terlihat dari surat yang dikirim GSMA kepada seorang Presiden, yang dalam hal ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Terancam karena aneh saja bila ada suatu aturan tapi oleh kementerian yang menjadi penanggungjawabnya (Kominfo) menyatakan tidak ada yang dilanggar, tapi oleh Kejaksaan dan pengadilan dinyatakan bersalah," ujar Nonot, (15/8).

Menurut Nonot, seharusnya masing-masing instansi sudah ada tugasnya sendiri-sendiri, karena persepsi yudikatif menjadi sama sekali berbeda dengan persepsi industri dan regulasi teknis yang disusun Kominfo.

Dia menuturkan yang menjadi masalah adalah penggunaan kapasitas bersama, bukan frekuensi bersama, karena bila dilihat secara manual atau pas searching jarigan, tidak ada network yang bernama IM2, yang ada adalah Indosat.

"Jadi penggunaan frekuensi bersama itu hanya ada dalam pikiran Jaksa yang kemudian dukung juga oleh hakim," keluhnya.

Untuk itu, Nonot mendukung diadakan dialog kontruktif antara pemerintah selaku eksekutif dengan penegak hukum, guna menyelesaikan persoalan Indosat dengan IM2 ini.

Sebagaimana diketahui, Asosiasi operator se-dunia yang menggunakan sistem GSM, Global System for Mobile Communications Association (GSMA) turut prihatin terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap IM2, anak perusahaan Indosat.

Direktur Umum GSMA Anne Bouverot dalam keterangan pers di Jakarta mengatakan, pihaknya yang mewakili 219 negara dari 800 operator seluler dan 200 perusahaan perangkat telekomunikasi, telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Juli lalu. "Kami prihatin atas dampak putusan pengadilan kepada pimpinan IM2," kata Bouverot.

Menurut Bouverot, persoalan itu akan menghalangi dan menunda pemodal untuk memberikan layanan internet dan berisiko terhadap perekonomian di Indonesia.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, enggan memberikan tanggapan terkait masalah investasi dan hubungannya dengan kasus IM2.

"Kalau investasi biar ditangani instansi lain, sementara dari Kominfo, kami akan memperbaiki dari sisi regulasinya," tuturnya.

Baca Juga:

Ralat berita, tak ada keterangan Tifatul soal kasus Indosat-IM2

Tifatul nilai investasi telekomunikasi Indonesia di ujung tanduk

Ini isi surat lengkap Ketua GSMA kepada SBY soal IM2

Presiden SBY diminta intervensi kasus Indosat-IM2

Kadin: Kasus Indosat-IM2 jadi hambatan investasi di Indonesia