Merdeka.com - Asosiasi operator seluler sedunia yang berdri di bawah bendera PBB, Global System for Mobile Communications Association (GSMA) secara resmi mengirimkan surat keprihatinan terkait kasus IM2 kepada Presiden SBY dan mendesak Presiden untuk intervensi dalam kasus tersebut.

Surat tersebut dikirim oleh Director General GSMA Anne Bouverot dan dipublikasikan di website resmi GSMA http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2013/08/Letter-to-President-of-Indonesia.pdf. Selain kepada Presiden SBY, surat tersebut juga ditembuskan kepada Wapres Boediono dan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Adapun, isi surat lengkapnya adalah sebagai berikut:

Yang Mulia Presiden RI,

Asosiasi GSM (GSMA), yang mewakili kepentingan operator seluler di seluruh dunia, bersama-sama dengan operator yang jadi anggotanya di Indonesia, ingin menyampaikan keprihatinan serius mengenai implikasi dari putusan terbaru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam kasus PT Indosat Mega Media (IM2 ).

Saya bersyukur atas dukungan dari Menteri Sembiring dalam hal ini, tapi dengan hormat kami menyarankan bahwa intervensi langsung Yang Mulia Presiden sekarang sangat dibutuhkan, agar dialog yang konstruktif, mengenai implikasi dari putusan pengadilan, dapat dibentuk antara peradilan dan industri.

Dialog semacam ini sangat penting untuk mengatasi kebingungan putusan yang berimbas tidak hanya di sektor mobile, tetapi juga ditambah 200 Internet Service Provider yang memiliki model bisnis yang sama dengan IM2.

Setiap ketidakpastian lanjutan yang terkait dengan kasus ini akan menghalangi investor dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam peluncuran layanan mobile internet yang cepat, handal dan terjangkau di Indonesia yang akhirnya berdampak pada perekonomian Indonesia.

Untuk menghindari situasi reoccurring, bisa saya menyarankan bahwa, sebagai hal yang mendesak, pedoman yang menjelaskan dengan jelas lingkup Undang-undang telekomunikasi Indonesia saat ini dan peraturan yang dikeluarkan?

GSMA berkomitmen untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan pemerintah Indonesia. Harap jangan ragu untuk menghubungi saya jika saya bisa memberikan masukan lebih lanjut.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto penjara empat tahun dan denda Rp200 juta atau Subsider tiga bulan kurungan penjara, serta menghukum IM2 denda sebesar Rp1,3 triliun.