Jangan Coba-coba Beli HP Black Market dan Unlock IMEI, Fatal Risikonya

Kamis, 8 Desember 2022 10:16 Reporter : Fauzan Jamaludin
Jangan Coba-coba Beli HP Black Market dan Unlock IMEI, Fatal Risikonya Ilustrasi smartphone. ©Shutterstock/Denys Prykhodov

Merdeka.com - Belakangan muncul di e-commerce jasa Unlock IMEI hape black market (BM) dengan beragam variasi. Unlock IMEI ini sederhananya, membuka secara illegal kode IMEI atau International Mobile Equipment Identity sebuah HP. Fenomena ini tengah ramai di negeri ini.

Hasan Aula, Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menyesalkan munculnya jasa-jasa unlock IMEI di beragam channel perdagangan, baik online maupun offline.

"Bisa dikategorikan mendukung peredaran ponsel illegal," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, jasa-jasa unlock IMEI ini muncul dengan penawaran harga berkisar Rp 300 ribuan. Namun, ada konsekuensi yang perlu dihadapi konsumen jika melakukan unlock IMEI HP black market.

2 dari 2 halaman

Lalu, apa risikonya? Hasan pun membeberkan dampak yang bakal dihadapi konsumen jika ngotot beli HP BM. Berikut risikonya:

Tak Ada Garansi

HP BM jelas merupakan barang yang tidak memiliki garansi resmi, karena masuk Indonesia secara illegal. Apalagi melakukan upaya unlock IMEI. Terang, tidak ada jaminan jika HP Anda terjadi masalah.

HP Hanya Bisa Aktif Beberapa Bulan

Jika konsumen membeli HP BM kemudian melakukan unlock IMEI, konsekuensinya adalah ponsel yang dibeli dan bisa aktif gara-gara unlock IMEI, hanya mampu bertahan 3 sampai 6 bulan saja.

Setelah itu, HP BM tak akan bisa dioperasikan kembali. Hasan pun tak bisa memastikan apakah HP BM itu bisa diunlock kembali. Jika tidak bisa lagi, ini pasti merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk membeli HP bukan BM dengan bergaransi resmi. 

Mengacaukan Harga HP Resmi

Membeli HP BM dan melakukan unlock IMEI, kata Hasan, sama saja merugikan banyak pihak. Baik pemerintah maupun industri. Di sisi industri, bisa terjadi gangguan ekosistem dan kekacauan harga, terutama yang HP-HP sudah mengikuti aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Ini menimbulkan ekosistem bergejolak dan terjadi kekacauan harga. Dampaknya investasi dalam negeri terganggu," kata Hasan.

[faz]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini