Ini Tujuan BSSN Rancang Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional
Merdeka.com - Peta Okupasi Keamanan Siber merupakan bagian penting dalam rangka membangun kekuatan SDM Indonesia di bidang Keamanan Siber.
Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional disusun dengan tujuan memberikan kejelasan kepada tenaga kerja, akademisi, dan industri mengenai definisi tugas, kompetensi, wewenang dan karir di bidang Keamanan Siber.
Dalam kegiatan "Launching Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional" dijelaskan bahwa Peta Okupasi ini memetakan berbagai profesi berbasis keahlian terkait keamanan siber berdasarkan standar kompetensi, kualifikasi, level kompetensi nasional dan merupakan bagian dari Peta Okupasi Nasional TIK sebagai 'view' untuk fungsi keamanan siber yang dikembangkan dalam bidang "IT Security and Compliance."
Selain itu, Peta Okupasi Keamanan Siber dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. bagi akademisi dokumen ini dapat digunakan untuk meramu kurikulum, bahan ajar, diklat, serta kuliah di bidang keamanan siber. Di sektor Industri dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merekrut SDM, tidak semata-mata mensyaratkan sertifikasi internasional tapi juga memberikan kesempatan bagi SDM dengan sertifikasi nasional.
"Okupasi itu menggambarkan pekerjaan yang terkait bagaimana kita mengamankan dunia siber dan apa saja kompetensi yang harus dikuasai. Okupasi tadi memiliki jenjang yang dapat diikuti bagi seorang yang ingin mengembangkan dirinya di dalam siber security. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan kita semua menciptakan SDM unggul. Tentunya bagaimana mengamankan dunia siber, kita perlu melihat dari sisi manusia. Dengan adanya peta okupasi ini, maka penguatan manusia akan sejalan dengan penguatan siber tadi," Jelas Prof. Eko Kuswardono Budiardjo, Ir., M.Sc. selaku Ketua tim perumus peta okupasi.
Peta Okupasi Keamanan Siber dapat digunakan sebagai dasar pengembangan profesi SDM Keamanan Siber yang selaras dengan kebutuhan nasional; menjadi baseline dalam memetakan kompetensi SDM keamanan siber di Indonesia; memberikan pilihan karir yang lebih jelas bagi masyarakat; menyediakan profil lulusan bagi lembaga pendidikan; mendorong standarisasi karir di bidang keamanan siber dalam berbagai sektor; memudahkan pembuatan skema sertifikasi; dan mempercepat penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia daya saing SDM Indonesia bisa ditingkatkan.
Di akhir sambutannya Hinsa Siburian, Kepala BSSN menyampaikan," Perumusan Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional merupakan dukungan BSSN terhadap komitmen Presiden Jokowi Widodo dalam membangun SDM yang bertalenta dan berkompetitif guna menumbuhkan kemandirian, serta menunjang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Peta Okupasi Keamanan Siber ini juga merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menanggulangi insiden siber secara nasional melalui program peningkatan kapabilitas SDM bidang keamanan siber serta menguatkan daya saing SDM Indonesia."
Launching Peta Okupasi Keamanan Siber merupakan langkah awal bangsa Indonesia menuju kedaulatan pemenuhan SDM di bidang keamanan siber, yang nantinya akan diturunkan menjadi berbagai dokumen standar kompetensi kerja nasional indonesia.
Reporter Magang: Roy Ridho
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka menduga ada pihak yang memainkan isu ini untuk menyudutkan paslon nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaPenampilannya sangat sederhana. Berkaos lusuh dan celana pendek. Siapa sangka seorang jenderal TNI AD.
Baca SelengkapnyaJelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja
Baca SelengkapnyaBahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPerwira TNI beri pesan mendalam ke anak buahnya yang akan masuk masa pensiun. Ternyata ada yang berencana jualan es dan bakso.
Baca SelengkapnyaTengah berulang tahun di lokasi tugas, sosoknya mendapat kejutan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya