Indonesia perluas cakupan TV multipleksing digital terestrial

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Di akhir bulan Januari 2013 lalu, Kemenkominfo akhirnya memutuskan sekaligus membuka peluang usaha untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar.

Multipeksing adalah suatu kumpulan chanel televisi yang berjalan dalam satu frekuensi yang sama. Ada dua macam multipleksing yaitu yang bersifat berbayar dan free to air. Pertengahan bulan Februari 2012 lalu, Kemenkominfo, Tifatul Sembiring, membuka tender untuk penyelenggaraan penyiaran multipleksing untuk penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).

Namun, seiring dengan pemantapan wacana tersebut, beberapa pihak merasa tidak setuju dan menginginkan agar menunda atau juga membatalkan tender tersebut karena dinilai cacat hukum.

Setelah dilakukan revisi dan pembenahan dalam beberapa hal, akhirnya tender tersebut dilanjutkan dan akhirnya sekitar bulan Agustus tahun lalu, pencanangan tender untuk penyelenggaraan penyiaran multiplexing untuk penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) diresmikan.

Ada 15 zona wilayah yang ditentukan dan dimulai dari 5 zona layanan terlebih dahulu, yaitu zona layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).

Seperti yang tercantum dalam situs resmi Kominfo (25/02), Kemenkominfo menyampaikan keputusan akan penyelenggaraan penyiaran multiplexing untuk penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari lalu untuk zona layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan zona layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).

Dalam keputusan tersebut berisikan:

Membuka peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan)

Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi

Pemilihan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang akan ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mulai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (31 Januari 2013)

Dengan diputuskannya usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) ini maka Indonesia boleh dikatakan mengikuti apa yang diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis dan beberapa negara maju lainnya.

(mdk/roc)