Indar Atmanto dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum menuntut Indar Atmanto, tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi 3G oleh Indosat dan IM2 dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (30/5).

Dalam keterangannya yang dibacakan bergantian oleh pihak jaksa penuntut umum, Indar dianggap sah dan meyakinkan merupakan penanggungjawab penyalahgunaan frekuensi yang berakibat memperkaya Indosat dan IM2 dari 2006.

"Tersangka selaku Dirut IM2 saat itu, bersama Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam dan Wakil Dirut Kaizad B. Herjee dengan sadar membuat perjanjian pada 24 November 2006 yang seolah-olah merupakan perjanjian penggunaan jaringan bersama, tapi secara praktiknya merupakan pemberian akses bagi IM2 untuk menggunakan frekuensi 3G Indosat guna dimanfaatkan pelanggan IM2 mengirimkan data dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya," ujar tim jaksa penuntut umum.

Sebagai akibat dari adanya perjanjian tersebut, maka Indar dianggap telah melanggar UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 khususnya pasal 34 ayat 1 tentang penggunaan spektrum dan orbit satelit yang harus disetujui Menkominfo.

Jaksa dalam pembacaan tuntutannya juga menyebutkan tindakan memperkaya perusahaan sudah dilakukan Indar sejak perjanjian kerja sama tersebut ditandatanganinya.

Adapun rincian tindakan memperkaya perusahaan yang dimaksud jaksa adalah Rp 45 miiar (2007), Rp 217 miliar (2008), Rp 397 miliar (2009), Rp 502 miliar (2010), dan Rp 312 miliar (2011).

IM2 dalam menggunakan frekuensi Indosat tidak membayar up front fee dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi selama 10 tahun hingga merugikan negara sampai Rp 1,358 triliun.

Adapun biaya up front fee yang seharusnya dibayarkan IM2 adalah Rp 320 miliar sekali bayar, sedangkan BHP frekuensi yang harus dibayarkan adalah Rp 32 miliar (2006), Rp 64 miliar (2007), Rp 116 miliar (2008), Rp 211 miliar (2009), Rp 294 miliar (2010), dan Rp 312 miliar (2011).

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Indar Atmanto, Luhut Pangaribuan menyatakan akan memberikan pembelaannya pekan depan.

"Jaksa tidak melihat fakta-fakta di persidangan, dan ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pengadilan. Ini akan dicatat dalam sejarah," ujarnya.