Merdeka.com - Dugaan kebocoran data kembali terjadi. Dugaan ‘kemalingan’ data ini berasal dari institusi kepolisian. Hal tersebut diketahui dari situs Breach.to melalui akun Meki. Diketahui dari unggahan itu, data identitas anggota kepolisian yang dijual mencapai 26 juta.

Disebutkannya, data yang dijual yakni nama lengkap, pangkat/NRP, jabatan, nomor HP, ID kesatuan, ID personel, termasuk sejumlah dokumen penting. Data ini dijual dengan harga USD 2.000 BTC.

"Kepolisian Indonesia telah menghabiskan banyak uang untuk membangun server atau situs web sederhana (karena mereka tidak peduli mengenai kerentanan pada website yang mereka miliki," tulis akun tersebut.

Selain data identitas anggota Polri, akun ini juga mengaku menjual data anggota DPR. Ia mengaku menjual data ini dengan harga terjangkau. Dari informasi yang diunggah, informasi yang dijual ini berisi sekitar 500 ribu data anggota DPR.

Data yang diduga bocor ini berisi informasi NIK, nomor telepon, nama, alamat email, password, hingga sejumlah dokumen internal. Data yang diduga milik anggota DPR ini dijual dengan harga 0,026 BTC.

Sebelumnya, Alfons Tanujaya pakar keamanan siber mengatakan, diketok palunya, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak akan berpengaruh terhadap aksi peretasan. Pada dasarnya aksi peretasan sudah melanggar hukum dan dapat di hukum berat sesuai kesalahannya tanpa UU PDP.

"Peretas yang menjalankan aktivitasnya semuanya tahu tindakannya melanggar hukum dan jika tertangkap konsekuensi hukum menanti mereka," ujar Alfons kepada Merdeka.com, Kamis (22/9).

Justru, kata Alfons, dengan adanya UU PDP ini diharapkan pengelola data bisa lebih peduli dan baik dalam mengelola datanya. Kunci dari semua ini adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan data pribadi ini.

"Kalau bisa menjalankan perannya dengan dan berkomunikasi baik dengan institusi pengelola data yang diawasinya dan bertaji selevel satgas pengendali kebocoran data yang dibentuk Menkopolhukam maka ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan pengelolaan data di Indonesia," ungkap dia.

Sumber: Liputan6 / Agustinus Mario Damar