Warga Kurang Mampu

Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 26.500 warga kurang mampu pada tahun 2026, demi mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 98 persen dan memastikan akses kesehatan merata.

Pemkot Serang perkuat layanan Jamkesda dengan menggandeng 8 RS, jamin akses kesehatan 11.000 warga kurang mampu yang terhapus dari BPJS PBI.

Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengumumkan 48 ribu Penerima Bansos BPJS Banjarmasin untuk iuran BPJS Kesehatan telah diverifikasi sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Denpasar berkolaborasi dengan YMTB dan Bank Mandiri menyalurkan 1.200 paket sembako kepada warga kurang mampu, memperkuat solidaritas jelang Tahun Baru Imlek 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah membentuk 4.771 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di empat provinsi, memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Natuna kini menanggung Bantuan Transportasi Berobat bagi warga kurang mampu di desil 1-5. Simak mekanisme baru yang berlaku mulai 2026 untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Kepulauan Seribu mengadakan Pengobatan Gratis Pulau Tidung bagi warga kurang mampu, khususnya lansia dan nelayan, menunjukkan kepedulian Polri di tengah masyarakat.

Ratusan warga kurang mampu di Gorontalo menyerbu Pasar Murah Bersubsidi Gorontalo yang menyediakan bahan pokok dengan harga fantastis. Simak bagaimana program ini meringankan beban mereka!

DPKPP Mimika gencar melakukan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 209 unit bagi warga kurang mampu dan OAP. Simak detail alokasi dan progresnya yang ditargetkan rampung Desember ini!

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menghibahkan lahan seluas 6,7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, menunggu realisasi fisik dari pusat demi pendidikan warga kurang mampu.