Wali Kota Pasuruan tersangka suap

Ali Fikri mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 4 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Setiyono terbukti bersalah menerima suap terkait proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM).

Tidak hanya itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2,260 miliar.

Dua anak buahnya yang menjadi perantara juga dituntut hukuman berbeda yakni 5 dan 4 tahun.

Tak betah tidur beralaskan tikar saat berada di Rutan Mapolda Jatim, Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono mengajukan pindah tempat. Ia pun minta pada hakim agar dipindahkan ke Lapas yang ada di Surabaya atau Sidoarjo.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, Senin (25/2). Hakim menganggap jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyuapan terhadap Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

Sidang perdana Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono, justru menguak cerita bagaimana bagi-bagi proyek dan politik balas budi terjadi di lingkungan Pemkot Pasuruan. Mulai dari tim sukses, LSM, hingga wartawan, pun kecipratan 'kue' proyek yang telah diatur tersebut.

Setiyono diduga menerima hadiah atau janji sekitar 10 persen dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Rencananya, persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kode-kode dalam Kasus Suap Wali Kota Pasuruan. Terbongkarnya sandi atau kode yang digunakan untuk dugaan kasus penyuapan wali Kota Pasuruan ini didapat dari rekaman percakapan yang berhasil diperoleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang kasus dugaan penyuapan pengadaan barang dan jasa yang menjerat Wali Kota Pasuruan Setiyono di Pengadilan Tipikor Surabaya, menguak fakta baru. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan sang penyuap ini justru menguak jatah fee untuk sang Wali Kota.

Wali Kota Pasuruan Jalani Pemeriksaan Lanjutan. Setiyono diperiksa sebagai tersangka untuk melengkapai berkas terkait dugaan suap sejumlah proyek diwilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Jawa Timur.

KPK Periksa Plh Kadis PU Kota Pasuruan. Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo diperiksa sebagai tersangka terkait suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Pasuruan dari APBD 2018.

Terkait suap sejumlah proyek, KPK periksa Zainal Mus dan Setiyono. KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka yakni, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Zainal Mus dan Wali Kota Pasuruan Setiyono di kantor KPK, Jakarta, Kamis (25/10).

Wali Kota Pasuruan usai jalani pemeriksaan lanjutan. Setiyono diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka kasus penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Setiyono diduga menerima hadiah atau janji sekitar 10 persen dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Delapan lokasi tersebut yakni rumah pribadi, rumah dinas, dan kantor Setiyono. Kemudian, kantor Dinas PU, kantor Staf Ahli, kantor bagian pengadaan, kantor Dinas Koperasi, dan kediaman sala satu saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Pasuruan, Setiyono yang juga Koordinator Wilayah Tim Kampanye Daerah (Korwil TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Kota Pasuruan. Posisi Setiyono pun langsung digantikan oleh wakilnya di TKD Kota Pasuruan, Raharto Tono.

Lembaga antirasuah mengungkap adanya kode atau istilah suap yang digunakan para tersangka.

Trio Kwek-Kwek itu yang mengatur pemenang lelang proyek dan menentukan besaran komitmen fee dari pengusaha yang akan ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut.