Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ditangkap Kpk

Sehingga perkara yang terdaftar dalam nomor 62/Pid.Sus.TPK/2022/PN.BDG tetap memperkuat vonis banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat, sesuai perkara yang diputus 24 Mei 2023.

Kasasi dilakukan KPK demi mengejar kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan ke Rahmat Effendi.

Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat, memperberat vonis mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen menjadi 12 tahun penjara.

Rahmat didakwa telah menerima uang Rp10 miliar dari persekongkolan pengadaan barang dan jasa, serta didakwa meraup Rp7,1 miliar dari setoran para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi dituntut dengan hukuman penjara 9 tahun 6 bulan dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan disampaikan JPU KPK yang mendakwanya menerima suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi diduga menerima uang dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi yang ingin naik jabatan. Tak ada patokan harga, namun uang yang diberikan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Modus Rahmat Effendi adalah membuat ASN atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi memiliki utang jasa.

Uang tersebut di antaranya didapatkan dari sejumlah orang. yakni, Lai Bui Min sebesar Rp 4,1 miliar, Makhfud Rp 3 miliar dan Suryadi Mulya sebesar Rp 3,3 miliar lebih.

Ali melanjutkan, meski hasil pemeriksaan kelengkapan isi berkas perkara terpenuhi dan telah lengkap. Namun kepada yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan lanjutan oleh Tim Jaksa untuk masing-masing selama 20 hari kedepan sampai nanti tanggal 17 Mei 2022.

KPK juga telah memeriksa saksi Heri Subroto dari BPJS Ketenagakerjaan Bekasi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU tersebut.

"Diduga kepemilikan Glamping tersebut atas nama pribadi tersangka RE," ujar Ali.

KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Kabid Pelayanan Medik RSUD Bekasi Rina Oktavia, Direktur Utama RSUD Bekasi Kusnanto, Kepala Dinas Kesehatan Bekasi Tanti Rohilawati, Kepala Dinas Perhubungan Bekasi Dadang Ginanjar, dan Kepala BKPSDM Bekasi Karto.

Rahmat Effendi disinyalir membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar uang suap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Mereka bahkan menelusuri dugaan adanya aliran dana ke partai yang menaungi Pepen, yakni Golkar.

Ketiganya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi yang menjerat Rahmat Effendi.

Karyoto menyatakan yakin bisa menjerat Rahmat Effendi dengan pasal pencucian uang lantaran ingin memulihkan kerugian keuangan negara. Karyoto menyatakan bakal terus mencari bukti untuk menjerat Rahmat Effendi pasal TPPU.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI," kata Ali.

Berkas dakwaan yang dirampungkan jaksa yakni atas nama Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA), Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), dan Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY).