Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II bersama Polda Jawa Tengah menyerahkan 2 tersangka kasus pidana pajak ke Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kedua tersangka AR dan UH merupakan mantan Direktur PT KJS atau yang bertanggung jawab pada perusahaan pengembang perumahan tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember hanya mampu berada di kisaran Rp1.349,7 triliun. Angka ini hanya 85,55 persen dari target APBN 2019.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, melakukan penyitaan harta yang dimiliki seorang wajib pajak atau tersangka penanggung pajak UH melalui PT KJS, Rabu (27/11).

Belasan penunggak pajak di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jawa Tengah II terancam pencekalan. Para Wajib Pajak (WP) yang akan dicekal tersebut rata-rata menunggak pajak hingga Rp100 juta lebih.

Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Hanan mengatakan, dengan capaian per 23 Mei 2019 tersebut, artinya ada pertumbuhan sebesar 10 persen. Dia menilai pada tahun ini penerimaan pajak cukup baik. Hal tersebut seiring dengan banyaknya proyek baru sehingga pembayaran pajak terdongkrak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 570.000 wajib pajak (WP) badan sudah melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga pukul 12.00 Wib, Senin (29/4). Angka ini hampir sama jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, wacana kewajiban NPWP bagi mahasiswa merupakan hal wajar. Apalagi jika mahasiswa telah memiliki penghasilan.

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakbar, Henny Suatri Suardi, mengkritik mereka yang tidak memenuhi kewajiban bayar pajak, tetapi menuntut pelayanan bagus dari negara. Itulah yang disebutnya sebagai free rider. Menurutnya, hal itu sama saja dengan berbuat curang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyentil kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Hal ini, kata Menteri Sri Mulyani, tentu akan memberikan kesan negatif terutama bagi para wajib pajak (WP) yang sudah patuh membayar pajak.

Kurang lebih 50 persen perusahaan menganggap pajak belum adil dalam hal besaran manfaat yang diterima dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Pajak juga membatasi kebebasan pribadi dalam berinvestasi.

Sidang dipantau Komisi Yudisial. Sidang akhirnya memutuskan wajib pajak membayar sisa tunggakan.

Masih banyak hotel, restauran, atau tempat hiburan yang tidak membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat.

Terdakwa telah menyalahgunakan NPWP dan NPKP, sehingga merugikan negara sekitar Rp 1.065.343.990 miliar.

Menkeu Bambang dan Mensesneg Pratikno menemani Presiden Jokowi melaporkan SPT pajak tahun 2014.

Aturannya dicabur per hari ini.