UU Perkawinan

Advokat Moratua Silaban telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan kewajiban suami dan istri dalam Undang-Undang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius mendalami dugaan perkawinan anak yang viral di Luwu, melibatkan siswi SMA dan pria 71 tahun. Kasus dugaan perkawinan anak ini menjadi perhatian publik. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Pemprov Sulsel?

Pengadilan Negara (PN) Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pemohon pria berinisial JEA dengan wanita SW.

Angka perkawinan anak di Indonesia tercatat masih cukup tinggi. Meski Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kini mensyaratkan usia pernikahan minimal 19 tahun, banyak remaja perempuan putus sekolah menikah dini karena orang tua tak punya biaya melanjutkan ke SMA.

Kepolisian Resor Sumba Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tindak pidana penculikan, membawa lari perempuan dan atau perampasan kemerdekaan tersebut.

Kepolisian Resor Sumba Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tindak pidana penculikan, membawa lari perempuan dan atau perampasan kemerdekaan tersebut.

Pada 30 Juni, anggota parlemen Pantai Gading mengajukan rancangan undang-undang (RUU) legalisasi poligami.

Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Perkawinan terkait pernikahan beda agama. Pemerintah menolak pengesahan pernikahan beda agama.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak, semua pihak khususnya para orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Tujuannya, menghindari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Humas PN Surabaya Suparno mengatakan, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut adalah untuk menghindari praktik kumpul kebo serta memberikan kejelasan status pada pasangan itu.

Sementara itu, dalam Pasal 13 mengatur seseorang yang melakukan eksploitasi secara seksual, termasuk perbudakan akan dijerat 15 tahun penjara.

Konselor pernikahan tersebut, Ahmad Nurcholis mengatakan bahwa proses pernikahan beda agama tersebut tidaklah mudah.

Gugatan pasal pernikahan beda agama itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.

"Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan," sebutnya.

Bivitri mengakui, bahwa sebenarnya pasal dalam UU tentang Perkawinan sangat unik. Sebab, banyak sekali negara lain di dunia mengatur perkawinan tidak didasarkan pada hukum agama, tetapi hukum negara.

Seorang pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua melayangkan uji materi (judicial review) terhadap Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diah mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah terjadi penggunaan pasal dispensasi sebanyak 34 ribu kasus dalam tempo Januari-Juli 2020.

Fraksi partai di DPR berdebat antara batas usia minimal pernikahan antara 18-19 tahun.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menjelaskan, bagi seorang wanita, usia 19 tahun belum menjadi waktu yang ideal untuk melakukan perkawinan. Sebab wanita di bawah usia 19 tahun memiliki risiko tinggi terkena kanker serviks atau kanker mulut rahim.