UU PDP

Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.

Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi) menyerukan pembentukan budaya keamanan siber nasional sebagai gerakan kolektif, melibatkan seluruh elemen bangsa demi memperkuat ketahanan digital Indonesia di tengah ancaman siber global.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan proses transfer data warga RI ke AS.

Pemerintah menegaskan kesepakatan transfer data RI-AS dalam ART tetap tunduk UU Perlindungan Data Pribadi dan tidak mengorbankan hak warga negara.

KAI Services Sanksi Karyawan yang terbukti menyalahgunakan data pribadi penumpang, menegaskan komitmen perlindungan data dan evaluasi internal menyeluruh untuk mencegah insiden serupa.

Wamenkomdigi Nezar Patria menekankan perlu ada konsensus antara pengguna FotoYu dengan subjek yang difoto.

Wamenkominfo Nezar Patria tegaskan pentingnya tata kelola AI yang kuat agar teknologi ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan ekonomi nasional. Simak mengapa kepercayaan publik adalah fondasi utama!

Setiap pengambilan dan penyebaran foto yang menampilkan ciri seseorang termasuk pemrosesan data pribadi yang tidak boleh dilakukan sembarangan.

Kehadiran Badan PDP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebuah urgensi strategis nasional.

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan kewenangan mereka sebatas pengawasan dan persetujuan terkait Transfer Data Pribadi ke luar negeri, memicu pertanyaan tentang detail teknis dan perlindungan data warga.

Wamen Komdigi Nezar Patria mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan doxing media sosial. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dijerat UU ITE serta UU PDP. Apa itu doxing?

Ada untung rugi bagi Indonesia dalam kesepakatan transfer data WNI dengan Amerika Serikat.

Proses harmonisasi sedang dilakukan untuk turunan aturan UU PDP.

2 Rekomendasi yang mampu mendukung implementasi kebijakan Pelindungan Data Pribadi.

Sebulan lagi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku setelah 17 Oktober 2022 diketok palu.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.

UMKM perlu waspada serangan hacker, seiring UU PDP bakal diberlakukan.

Wamenkominfo Nezar Patria membeberkan target selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Data Pribadi ini.