Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Adin Nurawaluddin mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, pentingnya UU Cipta Kerja. Sebab, akan mendorong hadirnya investasi dan juga akan semakin mendorong pelibatan UMKM nasional dalam kegiatan perekonomian.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mendesak, pemerintah dan DPR untuk mampu selesaikan revisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kurang dari dua tahun. Yakni, pada pertengahan 2022 mendatang.

Sebab, putusan MK tersebut hanya meminta pemerintah untuk merevisi terkait landasan pembuatan UU Cipta Kerja maksimal 2 tahun. Alhasil, tidak mengganggu materi muatan yang ada dalam UU Cipta Kerja, termasuk produk turunannya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses penyelesaian Undang-Undang Cipta Kerja usai mendapat keputusan inkonstitusional dan wajib direvisi dalam jangka waktu dua tahun. Penyelesaian UU Cipta Kerja tersebut, ditargetkan bisa rampung pada awal tahun depan.

Anggota Badan Legislasi DPR Christina Aryani mengatakan, DPR berkomitmen untuk mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengamat Politik dari Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai, tak ada yang salah dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, DPR sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja.

Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.

Pemerintah bersama DPR akan melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi, pembentukan, dan pelaksanaan ke depan pasca keputusan MK.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak banyak berpengaruh terhadap izin investasi sektor industri hulu migas.

Jokowi menjelaskan, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan. Artinya, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal UU Cipta Kerja penuh liku. Sejak masi dalam rancangan, beleid ini banyak menuai protes dari berbagai kalangan, khususnya buruh.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, aturan turunan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tetap berlaku.

DPR dan Pemerintah akan memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja tidak dibuat untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. MK memberikan tenggat waktu dua tahun untuk perbaikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang multitafsir di kalangan masyarakat, dan terhadap investor luar negeri.

Mahkamah Konstitusi meminta kepada pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja. Proses revisi sendiri, harus dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan. Menanggapi putusan MK ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, khawatir terjadi gerakan penolakan dari buruh.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja sejalan dengan sikap Partai Demokrat. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

Dia menjelaskan, jika pemerintah dan DPR tidak berhasil memperbaiki UU tersebut dalam 2 tahun, maka UU yang sudah ada sebelumnya dianggap berlaku kembali.