Uji Materi Masa Jabatan Wapres

Dia menjelaskan dalam RPH hakim akan membahas dan memutuskan uji materi dan melanjutkan pemanggilan pihak-pihak gugatan tersebut. Pada September mendatang, kata Anwar, pembahasan tersebut baru akan diputuskan usai sengketa pilkada di MK.

Dia pun tidak mau membeberkan terkait JK sudah legowo lantaran tidak akan maju di Pilpres 2019. "Itu tergambar (legowo). Itu bisa tanya langsung Pak JK," ungkap Ace.

MK menyatakan tidak akan terpengaruh dengan dorongan-dorongan untuk mempercepat sidang uji materi pasal 169 huruf n UU nomor 7 tahun 2017 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Juru Bicara MK Fajar Laksono berdalih, MK masih fokus menyelesaikan sengketa Pilkada 2018. Ada sekitar 71 perkara sengketa Pilkada yang ditangani oleh MK. Seluruh perkara itu harus dikebut oleh MK hingga batas waktu 45 hari sejak tanggal 23 Juli lalu

Mahkamah Konstitusi (MK) belum menjadwalkan agenda putusan uji materi masa jabatan capres dan cawapres yang diajukan Perindo. Gugatan ini bisa dibilang, sebagai tiket Jusuf Kalla (JK) maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang memutuskan uji materi pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait masa jabatan wakil presiden sebelum batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018.

Gugatan pasal 169 huruf n dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 di MK terus menuai perdebatan. Pasal itu mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode baik berturut-turut atau tidak.