Transparansi Anggaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) telah mengharmonisasikan Ranperda dan Ranperbup APBD Malaka Tahun Anggaran 2025, memastikan kepastian hukum dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Pemerintah Daerah DIY mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak rekanan proyek pengadaan mesin susu setelah terjadi wanprestasi, menegaskan komitmen pada transparansi anggaran dan penegakan hukum.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI. Gubernur Zainal A. Paliwang berkomitmen menindaklanjuti catatan BPK.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena berikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa Fisip Unpatti, menanamkan integritas dan dorong generasi muda kawal pemerintahan. Simak upaya Pemkot Ambon dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil sikap tegas menolak proyek mark-up anggaran yang diajukan OPD, memastikan transparansi dan efisiensi dana daerah. Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi semua pihak.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya efektivitas anggaran dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif **awasi APBD Pati** dari perencanaan hingga pengadaan. Langkah ini bertujuan meminimalisir potensi korupsi dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, membuat pembaca penasaran akan dampak

Pemprov Sulsel menegaskan pengadaan kendaraan dinas, termasuk Lexus LM, adalah bagian dari kebijakan efisiensi aset dan optimalisasi kinerja pemerintah, menanggapi sorotan publik.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mematangkan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai transaksi nontunai dana desa. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gampong di Aceh.

Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghindari penyalahgunaan fasilitas penting ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi diproyeksikan tembus Rp2 triliun pada 2025. Peningkatan signifikan ini berkat kepatuhan terhadap saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan demi transparansi dan akuntabilitas, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Pemkab/Kota serahkan 14 LKPD Unaudited ke BPK Perwakilan Kalsel. Bagaimana proses pemeriksaan 60 hari ini akan memastikan transparansi keuangan daerah?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan proses administratif pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, menegaskan komitmen efisiensi anggaran daerah di tengah sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait Pengembalian Mobil Dinas Kaltim

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Dinas Pendidikan Kota Jambi terus memperkuat pembinaan pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk memastikan dana pendidikan digunakan secara transparan dan tepat sasaran, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pembinaan ini dila

Gubernur Banten Andra Soni instruksikan seluruh OPD untuk bersikap kooperatif dan transparan dalam penyediaan data demi mempertahankan opini WTP Banten dari BPK. Simak selengkapnya.

BPK menegaskan pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan mandat konstitusional untuk menjaga akuntabilitas dan mendorong transparansi pengelolaan anggaran, khususnya di sektor pangan.