tragedi mei 98

Wakil Menteri menyatakan bahwa upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut Adian, pemberian rumah sebagai bentuk rasa peduli, kemanusiaan dan upaya menepati janji kepada keluarga korban tragedi Trisaksi.

Putusan menolak kasasi tersebut dijatuhkan ketua majelis hakim yaitu Supandi, dengan hakim anggota masing-masing Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono pada Kamis 2 September 2021. Dengan ditolaknya kasasi dari perkara nomor: 329 K/TUN/TF/2021.

Warnanya putih, paling mencolok di antara yang lainnya. Berada tepat di samping Presiden Indonesia keempat KH Abdurrahman Wahid. Dialah Sinci Ita Martadinata Haryono. Perempuan dari etnis Tionghoa yang menjadi korban kekerasan Mei 1998. Sinci berarti papan arwah.

Peristiwa 23 tahun silam, atau tepatnya 21 Mei 1998, menjadi sebuah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bangsa Indonesia. Sebab sebuah peristiwa besar itu merupakan awal keruntuhan Orde Baru dan kemudian melahirkan Orde Reformasi.

“Mobil itu saya adang. Begitu turun mobil, saya langsung ditodong pistol di sini. Pas,” cerita Agus sembari menunjuk keningnya.

Ini adalah cara halus menghancurkan hegemoni Soeharto. Sebab tidak mungkin melakukan perlawanan kepada Soeharto secara frontal.

Kerusuhan meluas ke banyak daerah, tidak hanya terjadi di Jakarta. Penyebabnya adalah gelombang massa yang mendesak agar Soeharto mundur kursi presiden yang telah didudukinya selama 32 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di medio tahun 1998.

Bulan Mei memiliki kenangan bagi Firdaus Hasbullah, karena menjadi bagian dari salah satu penggerak mahasiswa Palembang turun ke jalan. Tujuannya hanya satu, meruntuhkan rezim Presiden Soeharto. Reformasi menjadi target setelahnya yang akhirnya disambut euforia masyarakat.

Masih teringat jelas dalam benak Aris (43), warga Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung. Dia yang mulai berkuliah tahun 1997, merasakan langsung proses reformasi yang terjadi di Tanah Air, walau tidak sempat turun langsung ke Jakarta.

Menurut keluarga korban Semanggi I, putusan dari PT PTUN sangat mengkhawatirkan karena dalam pertimbangannya dianggap sama sekali tidak menyinggung substansi perkara.

Hari mengungkapkan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan berkas banding dari PTUN. Hari berharap keseluruhan prosesnya dapat berjalan dengan baik.

Seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti, karena tidak ada alasan untuk dibentuknya pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada presiden.

Ferry menyebut, tindakan Jaksa Agung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di antaranya terkait penanganan perkara, tindakan memproses penanganan perkara, tindakan tahapan proses penanganan perkara, baik itu P19, P21.

Sumarsih mengatakan, selama rangkaian sidang, pihak Kejaksaan Agung tidak memberikan keterangan ataupun argumen yang jujur terkait proses penyelidikan dan penyidikan atas tragedi Semanggi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebut peristiwa Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat.

Zaenal juga berharap Jokowi segera menyadari bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sulit dituntaskan jika melibatkan Prabowo atau Gerindra dalam pemerintahan.

Aksi sempat memanas. Massa sempat merangsek ke depan gerbang DPRD. Mereka menggoyang-goyang pagar dan menuntut agar dapat melaksanakan salat ashar di dalam kompleks gedung DPRD Sumut.

Dia ingin membeberkan kepada Jokowi pelaku yang membakarnya hidup-hidup.

Murni mendatangi Citra Plaza Klender, Jakarta Timur. Saat transisi masa orde baru ke reformasi, terjadi kerusuhan di sejumlah tempat di Jakarta, salah satunya mal itu yang diduga sengaja dibakar. Banyak orang terjebak di dalamnya, salah satunya Agung Tripurnawan.