Tersangka Korupsi

Rumah pribadi Febrie kini juga sudah tidak lagi dijaga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Plt Jampidsus) menetapkan dua tersangka, F dan DS, dalam dugaan kasus Korupsi Tata Kelola Batu Bara dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang berawal dari pertemuan setelah kegiatan Apkasi dan melibatkan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) AM sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pemerasan dengan total aliran dana Rp1 miliar.

Pengadilan Negeri Mataram akan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP Samota pada 15 April 2026, melibatkan tiga tersangka yang dijerat KUHP baru.

Kejaksaan Agung menetapkan ST, pengelola PT AKT, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin sejak 2017, menimbulkan kerugian negara. Simak detail penangkapan dan modus operandi PT AKT.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan RVL, mantan Kepala KSOP Belawan, sebagai tersangka baru kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Belawan yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terkait kasus korupsi kuota haji, menegaskan semua fakta akan terungkap detail dalam persidangan. Masyarakat diajak mengikuti perkembangan kasus yang menyeret mantan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang menargetkan Rp750 juta namun hanya berhasil mengumpulkan Rp610 juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari R

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan HGTW, Direktur PT Hensan Andalas Putera, sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi PLTA Musi, menambah daftar panjang pelaku yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

KPK resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat lainnya sebagai tersangka kasus korupsi. Penangkapan terjadi setelah OTT dugaan suap proyek Pemkab Rejang Lebong.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menetapkan Direktur Utama PT ISN sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program Smart Village Madina, yang merugikan negara Rp1,7 miliar. Simak selengkapnya!

Polda Papua Barat telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) senilai Rp4,29 miliar, memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

KPK menduga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sengaja mengganti direksi PT Raja Nusantara Berdaya (RNB) sebagai kedok untuk menutupi kepemilikan sebenarnya dalam kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran konsultan dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis terkait pembangunan RSUD, memeriksa tiga arsitek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Manajer Umum Telkomsel berinisial NA sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) senilai Rp2,1 triliun, menarik perhat

Polda NTB berhasil mengungkap indikasi Korupsi Mebel SMK NTB senilai Rp2,8 miliar, melibatkan dua tersangka dan spesifikasi barang yang tak sesuai kontrak. Simak selengkapnya!