Suap Bupati Labuhanbatu

Wildan didakwa menggunakan uang insentif pemungutan PBB pada sektor perkebunan dari pemerintah pusat untuk digunakan sebagai tambahan penghasilan.

Kharuddin diduga terlibat dalam kasus korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi, dan Bangunan (PBB) senilai Rp2.186.469.295, periode tahun 2013 hingga 2015.

KPK) mengeksekusi dua terpidana perkara suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irgan Chairul Mahfiz, dan mantan Wakil Bendahara Umum DPP PPP, Puji Suhartono.

Adapun objek yang akan dilelang yakni satu unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX tahun 2017. Harga limit yang ditawarkan Rp58.325.000 dan uang jaminan Rp15.000.000.

Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan mantan bupati Labusel itu dipanggil untuk dimintai keterangan dalam status sebagai tersangka.

Bupati nonaktif Labuhanbatu Utara, Kharruddin Syah alias H Buyung (55), mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (1/2). Dia didakwa memberi suap atau gratifikasi dalam pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2017 dan 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi melelang barang rampasan milik terpidana Umar Ritonga. Diketahui, Umar Ritonga adalah seorang tangan kanan mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Selain berkas penyidikan Khairuddin Syah, tim penyidik juga merampungkan berkas satu tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Lembaga antirasuah itu menyita satu mobil dari anak tersangka Bupati Labuhanbantu Utara nonaktif Khairuddin Syah Sitorus (KSS), yakni Erni Ariyanti.

Agusman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menetapkan satu anggota DPR RI periode 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz (ICM) dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Pada Selasa 10 November 2020 kemarin, KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah dan mantan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini.

Atas perbuatannya, Khairuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Objek tanah yang dilelang terletak di Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 Maret 1990 nomor 394/1990 seluas 1.252 meter persegi. Harga limit sebidang tanah itu senilai Rp2.808.697.000 dan peserta lelang juga diwajibkan memberikan uang jaminan Rp800 juta.

Tangan kanan mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap itu akan menjalani pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara.

Ali masih belum bersedia membeberkan lebih jauh siapa tersangka baru dalam kasus ini. Hal tersebut dikarenakan kebijakan baru di lembaga antirasuah era Komjen Firli Bahuri cs.

Seusai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan hingga 5 Maret 2020. Sidang selanjutnya beragendakan pembelaan atau pleidoi.

Terkait dengan uang Rp500 juta yang sempat dibawa kabur oleh Umar Ritonga, sebagiannya sudah disita oleh KPK. Namun kini bentuknya tidak lagi berupa uang, melainkan tanah dan bangunan.

"UMR ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di K4," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Dalam perkara ini, Tamrin terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Tamrin menerima uang dari pengusaha Effendy Sahputra alias Asiong untuk diberikan kepada Pangonal. Dia mengetahui pemberian itu merupakan fee proyek yang ada di lingkungan Pemkab Labuhan Batu.