Suap APBD Jambi

Satu Lagi, Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK. Mantan anggota DPRD Jambi, Mauli disangkakan terlibat dalam kasus dugaan suap terkait ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Penahanan Mauli merupakan kelanjutan dari penyidikan perkara suap yang diterima para anggota DPRD Jambi 2014-2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan anggota DPRD Jambi, tersangka kasus dugaan suap terkait ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Mantan legislator Jambi yang kini ditahan adalah Mauli.

KPK kembali menyampaikan perkembangan lanjutan dari penyidikan kasus suap yang diterima para anggota DPRD Jambi periode 2014 s/d 2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Tim penyidik KPK menahan lima orang tersangka dengan masa penahanan pertama masing-masing selama 20 hari ke depan.

Kelimanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, Senin (8/5) hingga 27 Mei 2023.

28 mantan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Para tersangka meminta uang kepada mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola menggunakan istilah ketok palu dengan jaminan pengajuan RAPBD Jambi disetujui.

KPK Tahan 10 Anggota DPRD Jambi Terkait Suap RAPBD 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan 10 orang tersangka kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sofyan Ali, anggota DPR RI. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akan dimintai keterangan terkait pengembangan kasus suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018. Pemeriksaan berlangsung di Mapolda Jambi, Rabu (21/9).

Namun, Ali enggan menyebutkan nama-nama tersangka tersebut.

Namun Ali belum mau membeberkan lebih lanjut pihak-pihak yang dijerat dalam kasus yang membuat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun penjara ini.

Kasus tersebut diawali dengan operasi tangkap tangan pada 28 November 2017.

Paut merupakan terdakwa perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017-2018.

Meski berharap tidak adalagi aktor garong duit rakyat, namun Firli menegaskan tidak akan kendor dalam menegakkan pemberantasan korupsi bila ditemukan indikasi di DPRD Jambi.

Penyidik KPK memeriksa dua pasangan suami istri (pasutri), dalam kasus suap APBD Jambi yang melibatkan Zumi Zola Zulkifli saat menjabat Gubernur Jambi dan pelaku lainnya dari pengusaha dan anggota dewan.

KPK saat ini masih melakukan penyidikan terhadap empat tersangka kasus tersebut, yaitu empat Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 masing-masing Farhrurozzi (FR), Arrakhmat Eka Putra (AEP), Wiwid Iswhara (WI), dan Zainul Arfan (ZA).

Sementara sebelas saksi lainnya yang dipanggil merupakan Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, yaitu Hasani Hamid, Suliyanti, Rahima, Poprianto, Ismet Kahar, Tartiniah RH, Syamsul Anwar, Mely Hairiya, Luhut Silaban, Budi Yako, dan Muhammad Khairil.

Dia mengungkapkan, pemberian uang oleh tersangka PS diduga agar perusahaan miliknya bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2017. Di mana PS telah menyiapkan dana sekitar sejumlah Rp2,3 Miliar

Teranyar, KPK menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap ketuk palu Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun anggaran 2017-2018. Tersangka baru itu yakni Paut Syakarin (PS), pihak swasta terduga penyuap anggota DPRD Jambi.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya menangkap salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap ketuk palu atau pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Pelaku ditangkap Sabtu (7/8).

Ali mengatakan, dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan para terdakwa beralih dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jambi.