Sodetan Ciliwung-KBT

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) terus mengebut proyek sodetan Kali Ciliwung. Proyek sodetan Kali Ciliwung sebelumnya ditargetkan rampung pada April 2023, namun hingga kini masih dalam tahap pengerjaan.

Warga menduga mangkraknya sodetan itu karena pemerintah yang belum bisa membebaskan lahan yang dibutuhkan secara menyeluruh dan terkendala pembebasan lahan pemakaman yang merupakan tanah wakaf.

Melihat Kondisi Terkini Proyek Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur. Setelah mangkrak selama 6 tahun, proyek sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur kini terus dikebut sebagai upaya mengantisipasi banjir di Ibu Kota. Pengerjaan proyek sodetan terpantau masih terus dilakukan meski meleset dari target.

Presiden Joko Widodo memuji kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mampu melanjutkan proyek sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Jakarta Timur yang sudah mangkrak enam tahun.

Heru kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pembebasan lahan yang akan dilakukan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko memberi penjelasan. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan antisipasi jika peraturan yang sekarang dicabut.

Yusmada menjelaskan bahwa pembebasan lahan dan pembangunannya merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov DKI hanya berperan dalam praperencanaan dalam penentuan lokasi (penlok) trase kali.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menjelaskan siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan besar dalam proyek penanganan banjir Jakarta itu. Penjelasan itu dia sampaikan saat rapat bersama DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek itu dibangun untuk mengurangi limpahan air yang mengalir di Kali Ciliwung. Ketika musim penghujan, limpahan air tak terkendali itu bisa menyebabkan banjir. Lama tak terdengar, proyek ini tiba-tiba disebut Jokowi mangkrak selama enam tahun.

Proyek Sodetan Kali Ciliwung belakangan kembali ramai digunjing. Tepat setelah Presiden Joko Widodo menyebut proyek ini mangkrak. Bahkan mencapai enam tahun.

Tarif gratis ini berlaku sampai Pergub tersebut dicabut. Kemudian, untuk warga terdampak yang bukan warga Jakarta, Sarjoko menyebut mereka dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.

Heru menjelaskan bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut tak sepenuhnya mangkrak. Pembangunan masih dilakukan di inlet atau bagian masuk air.

Potret Proyek Sodetan Ciliwung yang Kembali Dikerjakan usai Mangkrak 6 Tahun. Sodetan ini diklaim bisa mengalirkan air sebesar 60 meter kubik per detik dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sehingga mampu mengurangi risiko banjir di Kampung Melayu dan Manggarai.

Berikut jejak proyek sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur Jakarta dari era Jokowi hingga Anies.

Bendahara Fraksi PDIP Yuke Yurike menilai, proyek sodetan Ciliwung ditelantarkan oleh Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluhkan proyek sodetan kali Ciliwung mangkrak sampai 6 tahun. Padahal proyek ini dibutuhkan untuk mengurangi banjir Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan proyek sodetan kali Ciliwung mangkrak selama 6 tahun. Namun di tangan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi proyek tersebut selesai dengan cepat.

Fakta dibalik proyek sodetan kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT).

Sodetan Kali Ciliwung ini nantinya dapat mengurangi debit air sebanyak 33 meter kubik pada status Siaga IV, hingga 63 meter kubik per detik pada status Siaga I.