Sidang Tahunan MPR 2017

Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan.

Jokowi: Sampai Juli 2018 MK telah memutus dan mengadili 112 perkara. Perkara itu termasuk yang menjadi perhatian publik. Seperti pengujian UU MD3 terkait dengan Pemanggilan Paksa oleh DPR, Hak Imunitas Anggota DPR dan pengujian UU LLAJ yang berkaitan dengan keberadaan ojek daring.

Jokowi puji MA buat aplikasi e-court untuk permudah pencari keadilan. Melalui Perma itu, lanjut Jokowi, penyelenggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e-court.

Jokowi: MPR beri jaminan sistem ketatanegaraan sesuai UUD '45 dan Pancasila. Kata Jokowi, MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Jokowi mengatakan, DPR terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018.

Sidang tahunan MPR, Zulkifli candai Cak Imin 'yang tetap Cawapres'. Kelakar Zulkifli dalam pidato pembukaan itu membuat suasana Sidang Tahunan menjadi tidak terlampau kaku. Zulkifli juga sempat memuji kehadiran Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri.

SBY kembali tidak hadir di sidang tahunan MPR. Dalam pidatonya, pimpinan sidang tahunan yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menyapa para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Dia mendoakan para mantan Presiden dan Wapres diberi kesehatan oleh Allah

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan doa yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR, Tifatul Sembiring saat Sidang Tahunan MPR berbeda dengan yang dilaporkan. Saat itu, Tifatul sempat mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih gemuk.

Doa ala politisi DPR, singgung fisik, ganti pemimpin & janji palsu. Sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin negeri ini pada 2014, sudah tiga kali mereka mendengar doa bernada sindiran dari politisi Senayan.

Hattrick SBY tak hadiri sidang tahunan di era Jokowi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hadir dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD di gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat untuk ketiga kalinya usai dirinya tak lagi menjadi Presiden sejak 2014 silam.

Presiden Joko Widodo menyindir kondisi Indonesia yang memasuki usia kemerdekaan ke-72. Di mana, Indonesia masih berkutat pada urusan sertifikasi lahan sementara negara dunia sudah mengurusi luar angkasa. Selain itu, peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan.

Alasan sakit dipakai oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk absen memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan nota keuangan RAPBN 2018 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Padahal dalam dua rapat sebelumnya, Setnov hadir dan duduk di samping deretan kursi pimpinan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku melihat Ketua DPR Setya Novanto sakit sejak tadi pagi. Dia menyebut Setnov sebenarnya tidak kuat menghadiri sidang tahunan MPR-DPR-DPD

Sebelum meninggalkan ruang sidang, kata Fadli, Setnov sempat memintanya untuk menyampaikan salam kepada Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, dalam Presiden Joko Widodo berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pagi hingga siang tadi. Semua capaian dibeberkan presiden, namun isu HAM tak disebut dalam pidatonya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR Tifatul Sembiring, sempat mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)agar lebih gemuk saat ia memimpin pembacaan doa di sidang tahunan MPR. Dia mengaku doa itu yang dia lontarkan itu bukanlah sindiran.

Ini penyebab SBY kembali tak hadiri Sidang Tahunan di DPR. Sebelumnya diketahui, SBY sudah tidak hadir dalam acara sidang tahunan ini sebanyak tiga kali berturut-turut. Baik dalam sidang tahunan ataupun dalam upacara kemerdekaan.

Fadli Zon sebut isi pidato kenegaraan Jokowi normatif. Oleh karena itu, Fadli mengingatkan Jokowi untuk tidak menutupi kondisi ekonomi masyarakat hanya dengan angka-angka ekonomi. Dia meminta Jokowi melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan.

Atasi ketimpangan, Menko Puan keluhkan kendala distribusi kartu. Jokowi mengatakan, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji rangkaian pidato dari mantan Wali Kota Solo itu. Namun, Paloh enggan jika pujiannya itu disebut sebagai bentuk dukungan pada Jokowi di Pemilu Presiden 2019 mendatang. Dia mengaku memberikan pujian itu sebagai bangsa Indonesia dan bukannya sebagai pimpinan partai.