Sidang Rakyat 1965 Di Belanda

Komnas HAM masih akan mendalami putusan IPT yang baru dipublikasi pada 20 Juli 2016 lalu itu.

"Data yang masih disepakati sementara ini korban tewas ada sekitar 500 ribu orang," kata Nursjahbani.

Pihak Kejagung diminta mencari tersangka kasus pelanggaran HAM 1965.

Indonesia divonis bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada tahun itu.

Menurut Akom, biarlah semua masalah itu menjadi pelajaran yang bisa diambil hikmahnya, agar tidak terulang di masa depan

"Tapi kita nggak merasa ada kuburan massal yang cukup signifikan," ujar Menko Luhut.

Luhut menegaskan, Pemerintah tidak akan mempertimbangkan putusan IPT karena dianggap hanya berdasar pada asumsi.

Namun hingga kini, perkembangan penyelesaian dengan cara non-judicial masih terus dibicarakan.

Indonesia mempunyai kerangka hukum tersendiri untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Juru bicara Kemlu menyebut sidang pembantaian simpatisan komunis di Indonesia hanyalah wujud kebebasan demokrasi

PBB, kata Hikmahanto belum tentu menggubris kesimpulan akhir yang dibacakan hakim ketua IPT Zak Yacoob.

Luhut mengaku belum mendapat hasil finalisasi perihal kuburan massal korban tragedi 1965.

Luhut menyebut IPT 1965 bukan institusi resmi.

Indonesia dituduh melakukan genosida, dengan maksud khusus untuk menghancurkan atau membinasakan kelompok tertentu.

Adanya keterlibatan negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, & Australia dalam kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

AS, Inggris, dan Australia turut terlibat mendukung genosida dalam operasi antikomunis 1965-1966

Luhut menegaskan, penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu tidak diperdebatkan.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu bisa dilakukan dengan rekonsiliasi.‬

JK menganggap pengadilan rakyat tersebut bukan pengadilan resmi yang hasilnya bisa menjadi rujukan.

Dana dikumpulkan secara kolektif serta ada donasi pribadi, untuk mengungkap kasus yang 50 tahun didiamkan