Sertifikat Tanah
-
Ekonomi •Syarat Bedah Rumah Dipermudah, Tak Perlu Sertifikat TanahProgram bedah rumah akan dipermudah. Sertifikat tanah tak lagi wajib; penguasaan lahan dapat dibuktikan dengan dokumen tertentu. Maruarar target teken pekan dep
-
News •Kantah Sorong Jemput Bola: Permudah Akses Layanan Pertanahan di Pusat PerbelanjaanKantor Pertanahan Kota Sorong menerapkan strategi jemput bola melalui program Pekan Pelayanan Publik, guna mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi pertanahan langsung di pusat perbelanjaan.
-
News •Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum BersertifkatSementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.
-
News •Kantah Serang Serahkan 130 Sertifikat PTSL 2026, Pacu Target 9.000 Bidang Selesai Semester IKantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.
-
Ekonomi •Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat DipulihkanPenyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.
-
Politik •PTSL Temanggung 2026: Kantor Pertanahan Targetkan 500 Hektare Tanah TerpetakanKantor Pertanahan Kabupaten Temanggung bersiap mencapai target ambisius pemetaan 500 hektare bidang tanah dan penerbitan 10.998 sertifikat melalui program PTSL Temanggung 2026, memastikan tertib administrasi pertanahan. Simak strategi pelaksanaannya!
-
News •BPN NTT Targetkan 15.800 Sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, Perkuat Reforma AgrariaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.
-
News •Seskab Teddy Terima Menteri ATR Nusron Wahid, Fokus Sertifikat Tanah Korban Bencana dan Penertiban HGUPertemuan kedua pejabat negara itu membahas sejumlah isu strategis, terutama di bidang agraria dan tata ruang.
-
News •Waspada Pendaftaran Sertifikat Tanah Gratis dari Kementerian ATR Disalahgunakan untuk Penipuan, Ketahui Modus OperasinyaWarga diminta untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan, termasuk hoaks mengenai pendaftaran sertifikat tanah secara gratis.
-
News •DPRD Ambon Mediasi Sengketa Lahan Negeri Halong dan Kodaeral IXDPRD Ambon memediasi sengketa lahan antara Pemerintah Negeri Halong dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX terkait dugaan pergeseran batas wilayah. Konflik ini berpotensi merugikan warga yang telah menghuni area tersebut sejak 1983.
-
Ekonomi •Kementrans Perkuat Program Transmigrasi dengan Bantuan Sembako dan Inovasi Pembangunan di BatamKementerian Transmigrasi (Kementrans) menyalurkan 1.700 paket sembako dan memperkuat Program Transmigrasi melalui berbagai inovasi pembangunan di Batam, Kepulauan Riau, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan kawasan transmigrasi.
-
News •BPN DKI Tetap Buka Layanan Pertanahan Libur Nataru 2025-2026, Permudah Urusan MasyarakatKanwil BPN DKI Jakarta memastikan layanan pertanahan tetap beroperasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus aset tanah.
-
News •BPN Ungkap Kodam Jaya Blokir 66 Hektare Lahan di Sunter Jaya Sejak 2019Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara menyatakan Kodam Jaya melakukan pemblokiran lahan seluas 66 hektare di Sunter Jaya sejak 2019, memicu polemik dan protes warga.
-
News •Kejati Lampung Tangkap Tersangka Palsukan Dokumen Tanah Milik KemenagAsisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya menyebut bahwa tersangka bernama Affandy Masyah Natanarada Ningrat (AF).
-
News •Bank Tanah Targetkan Penyerahan SHP Reforma Agraria di Penajam Paser Utara Tuntas 2026Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.
-
News •DPRD Jambi Bentuk Pansus, Siap Tuntaskan Polemik Zona Merah Pertamina EP JambiDPRD Kota Jambi segera membentuk Pansus Zona Merah Pertamina Jambi untuk menuntaskan polemik ribuan bidang tanah warga yang bersertifikat di kawasan PT Pertamina EP Jambi. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1988.
-
Ekonomi •Mentrans Siapkan Tiga Pilot Project Transmigrasi Modern, Fokus Pengembangan Potensi LokalKementerian Transmigrasi meluncurkan tiga pilot project transmigrasi baru tahun depan. Inisiatif ini memperkuat kawasan transmigrasi dengan pendampingan modern dan potensi lokal berkelanjutan, menjanjikan pusat ekonomi baru.
-
Politik •Ombudsman Tampung Keluhan Pertanahan Bintan, Masyarakat Soroti Sertifikat dan PTSLOmbudsman Kepri menampung dominasi keluhan pertanahan di Bintan, termasuk masalah sertifikat dan program PTSL, yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik.
-
News •Pemkab Magetan Dukung Percepatan PTSL 10.000 Bidang, Target Selesai 2026Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen penuh mendukung program Percepatan PTSL Magetan dengan target 10.000 bidang tanah pada 2026, demi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
-
News •Genjot Percepatan Pendaftaran Tanah, BPN Jatim Luncurkan Gemapatas dengan Target Jutaan PatokKantor Wilayah BPN Jatim meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dengan target jutaan patok, percepat pendaftaran tanah dan wujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.