Sengkarut Tunjangan Guru

Simak langkah-langkah terbaru untuk mengecek tunjangan sertifikasi guru melalui Info GTK di tahun 2025.

Dia menambahkan pemotongan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun tersebut berasal dari kegiatan pendukung dana manajemen termasuk perjalanan dinas, rapat dan acara-acara yang tidak dapat dilakukan.

Para Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di beberapa SD pinggiran Kota Jember, Jawa Timur, harus gigit jari. Sebab mereka belum juga dapat Surat Penugasan (SP) dari Pemkab Jember.

Jokowi menanggapi kabar yang menyebutkan penghentian tunjangan dari pemerintah kepada para guru. Jokowi menegaskan, tidak ada alasan apapun bagi Pemerintah untuk mengurangi apalagi memberhentikan Tunjangan Profesi Guru.

Jokowi mengungkapkan, meski kabar ini sebelumnya sudah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun dirinya menegaskan sekali lagi jika tunjangan bagi para guru tidak dihentikan dan tetap akan diberikan.

"Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (16/8).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penghentian tunjangan bagi guru. Hanya saja, pembayarannya menggunakan dana yang mengendap di pemerintah daerah. Jika tidak segera dilakukan pencairan, dana itu menjadi Silpa yang harus dikembalikan pada negara.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, penghentian penyaluran tunjangan ini tidak akan mengurangi kesejahteraan guru di daerah. Sebab, daerah masih memiliki dana yang cukup untuk membayar tunjangan guru.

Kementerian Keuangan melakukan penghentian penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Penghasilan Tambahan Guru (Tamsil) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) dari kuartal I dan II 2018. Penghentian ini dilakukan agar daerah memaksimalkan dana mengendap di daerah.

Diketahui, beredar surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang menyatakan akan menghentikan penyaluran beberapa tunjangan yang biasa didapat oleh guru di daerah.

Dana endapan paling besar di Jawa.

Kalau KPK mau bertindak lebih berani, tangkap saja bupati-bupati brengsek seperti itu.

Pemerintah daerah dituding sengaja menahan pencairan tunjangan guru.