Sengkarut Proyek Rusun

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan, pembangunan rusunawa 33 tower tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hibah Dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Teguh menyatakan pemanggilan kepada Pemprov DKI tersebut direncanakan pada pekan depan.

Pemprov DKI berkomitmen mematuhi dan menjalankan putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada 473 KK.

Agar penertiban berjalan humanis, kata Syarif, setiap masa pemerintah memiliki cara masing-masing. Seperti gagasan yang disampaikan Riza, membangun rumah susun di dataran rendah.

Sepuluh rusun yang akan dibangun yakni Rusunawa PIK Pulogadung, Rusunawa Jalan Inspeksi BKT Ujung Menteng, Rusunawa Karang Anyar, Rusunawa Cakung Barat, Rusunawa Penjaringan, Rusunawa Padat Karya, Rusunawa Cipinang Besar Utara, Rusunawa Pulo Jahe, Rusunawa Kelapa Gading Timur, dan Rusunawa PIK Pulogadung Tahap II.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik. Pengelola diminta mematuhi aturan tersebut.

Menurut Meli, rusunawa itu akan dibangun dengan skema pembiayaan multiyears. Sebelumya terdapat lima rusun sudah pernah dianggarkan pada 2018.

Di wilayah Kemayoran diketahui terdapat dua aset milik Setneg yakni Rusun Kemayoran dan wisma atlet, yang bisa dimanfaatkan untuk hunian sementara warga selama proses revitalisasi.

Adapun anggaran pembangunan tiga unit rusun senilai Rp 712 miliar itu dicoret dalam pembahasan APBDP 2018 karena tidak dapat dibangun dalam satu tahun anggaran. Anggaran itu dialihkan untuk pembebasan lahan.

Pemprov DKI akan menganggarkan Rp 2,5 triliun per tahun untuk menalangi DP rusunami dan Rp 1,25 triliun untuk menyediakan lahan.

Polda Metro Jaya tahun ini akan membangun rumah susun untuk anggotanya di kawasan Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun sejumlah warga yang tinggal sejak lama di lahan seluas 1,5 hektar itu menolak dipindahkan.

Tidak tepat sasaran, sistem pemberian rusunawa diperketat Djarot. "Anda tahu nggak, mereka yang nggak mampu betul dan kontrak, dia bilang ini juga nggak adil (soal pembagian rusun). 'Mereka yang melanggar tinggal di bantaran sungai justru dapat fasilitas (rusun), justru kami yang tertib tidak. Prinsip keadilan dimana."

Djarot akan gunakan sistem undian bagikan rusunawa, ini mekanismenya. Menjawab keluhan warga, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat‎ akan menyusun skala prioritas warga yang layak menerima Rusunawa. Nantinya mereka akan diundang lalu mengundi unit rusunawa.

Keberadaan bangunan liar tersebut dianggap cukup mengganggu. Menimbulkan penyempitan jalan yang mengakibatkan kemacetan.

Ahok meminta kepada warga untuk melaporkan jika menemukan ada bagian rusun yang mengalami kerusakan.

Prabowo membenarkan pernah diminta HP buat mengajukan permohonan penundaan.

"Jadi sebagian memang harus pindah. Kalau kamu maunya uang, kamu enggak berhak dapat rusun," kata Ahok.

Pemerintah tahun ini berfokus membangun rumah susun bagi pekerja.

Banyak orang kaya tidak mau pindah dari rusun.

Ahok memprioritaskan warga tak mampu menghuni rumah susun.