Satkomhan

Leonard merinci identitas tiga orang tersebut. Pertama berinisial AW selaku Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK). Kedua adalah SCW selaku Konsultan Teknologi/Mantan Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma Tahun 2016-Tahun 2020. Ketiga adalah TAVDH (swasta) Warga Negara Amerika.

Kejaksaan Agung mencium aroma kejanggalan dalam putusan Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemhan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ajukan gugatan atas putusan perdata Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi kakap. Teranyar, Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi satelit Kemhan tahun anggaran 2015.

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memeriksa Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014–2019, Rudiantara sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga purnawirawan TNI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015. Mereka diperiksa dengan kapasitas saksi dalam perkara tersebut.

Kejaksaan Agung telah memeriksa seorang tim ahli Kementerian Pertahanan (Kemhan) berinisial KH. Ia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan satelit komunikasi pertahanan (satkomhan).

Leonard menyatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Proyek Satkomhan Rugikan Uang Negara Rp500 Miliar.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akhirnya bicara soal dugaan penyalahgunaan penyelewengan dalam pengelolaan satelit yang merupakan proyek Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Kasus itu merugikan negara lebih dari Rp 800 miliar.

Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit di Kementerian Pertahanan atau Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) tahun 2015-2021. Namun, Kejagung hanya menyelidiki khusus yang melibatkan sipil dan swasta.

Pemerintah mendorong pengusutan proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang terjadi pada 2015-2016. Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah bergerak mencari dalang proyek yang menyebabkan negara rugi Rp500 miliar tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, saksi yang diperiksa yaitu SW selaku Direktur Utama PT. Dini Nusa Kusuma/Tim Ahli Kementerian Pertahanan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, mereka yang diperiksa yaitu PY selaku Senior Account Manager PT. Dini Nusa Kusuma dan RACS selaku Promotion Manager PT. Dini Nusa Kusuma.

Mahfud membeberkan BPKP menemukan adanya barang dari Navayo yang sebagian besar diduga selundupan.

Dalam penyelidikan kasus tersebut, pihaknya melakukan koordinasi dan diskusi kepada sejumlah pihak yang disebutnya dapat menguatkan dalam pencarian alat bukti kasus tersebut. Salah satunya yakni Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).