saan mustopa

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengungkapkan capaian signifikan dalam Penurunan Angka Kemiskinan Situbondo menjadi 11,17 persen, bagaimana strategi Pemkab?

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

Partai NasDem menunjukkan kepedulian mendalam dengan menginstruksikan seluruh kader untuk aktif membantu korban bencana di Sumatera, memastikan bantuan tepat sasaran.

Saan Mustopa menyalurkan secara simbolis Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 155 siswa SDN Cinangka, serta membagikan perlengkapan alat tulis.

Partai NasDem menggelar kegiatan **donor darah NasDem** serentak di Jakarta dan berbagai daerah untuk menyambut HUT ke-14, sekaligus membantu mengatasi defisit 1,4 juta kantong darah nasional.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendesak pemerintah memastikan evakuasi Ponpes Sidoarjo tuntas tanpa sisa korban. Proses identifikasi 50 jenazah telah rampung, namun masih ada korban lain yang dicari.

DPR RI mendesak realisasi Program MBG serta visi besar Presiden Prabowo lainnya jelang setahun pemerintahannya, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah kabar kenaikan Dana Reses DPR menjadi Rp765 juta, memastikan anggaran tetap Rp702 juta. Simak klarifikasi lengkapnya dari pimpinan dewan!

DPR RI berencana melakukan Reformasi DPR besar-besaran demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkah konkret yang akan diambil untuk menjawab tuntutan publik?

ejumlah organisasi yang hadir itu di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Rapat paripurna menetapkan susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Politikus PDIP Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029.

Surya Paloh mengungkapkan sosok yang akan menjadi pimpinan DPR RI dari Fraksi NasDem

Saan mengatakan pertemuan itu seharusnya bisa cepat terealisasi. Karena Presiden menyatakan hubungannya dengan Surya Paloh biasa saja.

Mahkamah Agung (MA) didesak untuk memberikan peringatan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, terkait putusan agar tahapan Pemilu tidak dilanjutkan. PN Jakarta Pusat dinilai keluar dari kewenangan mengadili gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima).

Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa menyatakan NasDem tidak pernah memaksa agar RK bergabung ke partai yang pernah mengusungnya.

Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa mengatakan, sebelumnya NasDem belum bersikap karena butuh waktu mempelajari subtansi revisi UU IKN.

Saan mengatakan, SE ini berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para penjabat kepala daerah.

Saan mengatakan, bila tidak ada penjelasan dari Mendagri maka akan banyak interpretasi yang justru akan merugikan banyak pihak. Menurutnya, SE yang dikeluarkan Mendagri bertentangan dengan berbagai aturan.

Saan menjelaskan, pemerintah punya banyak pertimbangan terutama terkait dengan soal anggaran-anggaran yang memang menjadi prioritas dalam tahapan-tahapan pemilu. Sehingga, pemerintah dalam mencairkan dana, melihat dari segi prioritas.

Kendati demikian, pihaknya memang belum mendeklarasikan koalisi secara resmi dengan ketiga partai tersebut. Sehingga, NasDem pun memaklumi jika PKS maupun Demokrat melakukan komunikasi dengan partai lain.