Revisi UU Tipikor
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8662926/original/020151900_1782690826-150122.083-komisi-iii-dpr-dukung-revisi-uu-tipikor-untuk-aksesi-oecd-kpk-ungkap-urgensi-perubahan-1.jpg)
News •Komisi III DPR Dukung Revisi UU Tipikor untuk Aksesi OECD, KPK Ungkap Urgensi PerubahanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8662678/original/077828600_1782690392-020230.771-kpk-usulkan-pengaturan-tiga-delik-korupsi-baru-dalam-revisi-uu-tipikor-1.jpg)
News •KPK Usulkan Pengaturan Tiga Delik Korupsi Baru dalam Revisi UU TipikorKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8662596/original/082266600_1782689917-010505.500-revisi-uu-tipikor-syarat-mutlak-indonesia-gabung-oecd-dan-perkuat-antikorupsi-1.jpg)
News •Revisi UU Tipikor: Syarat Mutlak Indonesia Gabung OECD dan Perkuat AntikorupsiKetua KPK Setyo Budiyanto menegaskan revisi UU Tipikor menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat bergabung dengan OECD, sekaligus memperkuat komitmen antikorupsi nasional.