revisi Perda

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) Desa Nomor 8 Tahun 2016 menjelang Pilkades Serentak 2026, memastikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan regulasi pusat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memulai Revisi Perda Pariwisata Nomor 3 Tahun 2016. Langkah ini bertujuan menggali potensi wisata industri dan desa untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengatur ulang usaha hiburan berbasis zonasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

Masyarakat sipil mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkuat strategi pengendalian Polusi Udara Jakarta melalui peraturan gubernur dan revisi perda, demi kepastian hukum serta keberlanjutan program.

DPRD Semarang menemukan banyak Beasiswa Siswa Miskin tidak tersalurkan karena kendala data DTKS. Akankah revisi Perda Pendidikan jadi solusi pemerataan?