Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean mengatakan total restrukturisasi kredit yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp 1.200 triliun. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi yang dilakukan perbankan nasional dan perusahaan pembiayaan hingga Januari 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan memperpanjang masa restrukturisasi kredit hingga tahun 2022. Kebijakan ini menurutnya sangat baik bagi industri perbankan agar bisa menyesuaikan dengan keadaan. Apalagi, 57 persen nasabah di perusahaannya merupakan segmen UMKM.

Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean menilai, perpanjangan kebijakan restrukturisasi pinjaman akan memperbaiki outlook perbankan nasional. Diketahui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dari yang semula berakhir di Maret 2021 menjadi Maret 2022.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Restrukturisasi ini sejatinya bukanlah solusi terakhir, karena setelahnya, ada permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang mengintai multifinance.

Kebijakan yang dilakukan oleh perbankan dan-perusahaan pembiayaan, bertujuan menahan laju kenaikan kredit macet (NPL) dan mengurangi tekanan permodalan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno memaparkan ada 6 hal dampak pandemi covid-19 yang merugikan industri pembiayaan. Pertama, restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan.