Regulasi Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hasil investasi asuransi melonjak signifikan per Februari 2026, didorong oleh membaiknya kondisi pasar keuangan. Artikel ini mengulas detail peningkatan dan proyeksi industri ke depan.

Penerapan standarisasi digital pelaporan keuangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing korporasi nasional dan akuntabilitas, mendorong transformasi fundamental bagi dunia usaha.

Pemerintah Aceh memastikan seluruh Pengelolaan Dana Bencana Aceh tahun 2025 disalurkan sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan jaminan akuntabilitas publik.

Komisi XI DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) akan melibatkan 'meaningful participation' dari berbagai pihak, demi memperkuat fondasi sistem keuangan nasional dan menjawab dinamika digitalisasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetap melalui panitia seleksi (Pansel OJK) demi menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan pasar keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan bertemu Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mengakomodasi permintaan mereka, menegaskan komitmen OJK MSCI dalam mempercepat reformasi pasar modal Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik goreng saham yang merugikan investor dan merusak integritas pasar modal nasional.

Meskipun terjadi transisi kepemimpinan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda Reformasi Pasar Modal OJK dengan pendekatan holistik demi stabilitas dan pertumbuhan pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi sebagai komisaris interim efektif 31 Januari 2026. Penunjukan ini menjaga stabilitas OJK setelah pejabat senior mengundurkan diri.

Kenali lebih dekat Profil Friderica Widyasari Dewi, sosok yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK. Simak rekam jejak karirnya yang cemerlang di sektor keuangan!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti, menyusul pengunduran diri sejumlah pimpinan OJK, memastikan kesinambungan dalam Pergantian Pimpinan OJK.

Mundurnya jajaran BEI dan OJK diapresiasi Banggar DPR sebagai etika baik. Namun, perbaikan kebijakan free float mendesak untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pendalaman pasar modal.

Pasar Modal Indonesia menghadapi dinamika signifikan pada Jumat (30/1/2026), ditandai dengan pengunduran diri Ketua OJK dan Dirut BEI, serta progres demutualisasi bursa, di tengah penguatan IHSG.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keterbukaannya bagi pihak manapun yang ingin menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring rencana demutualisasi BEI. Proses OJK Demutualisasi BEI ini diharapkan memperkuat pasar modal nasional.

Langkah strategis Pemkab Madiun mengesahkan Transformasi BPR Madiun menjadi Perseroda, mengubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat, demi penguatan tata kelola dan peningkatan layanan UMKM.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi hambatan serius dalam investasi emas dana haji karena belum adanya pasar emas korporasi di Indonesia, membatasi transaksi skala besar dan menghambat optimalisasi dana.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan progres signifikan pada Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencapai 85 persen. Simak detail percepatan implementasi dan tantangan yang dihadapi LPS dalam melindungi pemegang polis asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa **sertifikasi kompetensi perasuransian** kini menjadi tanggung jawab asosiasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme dan pengembangan talenta di industri asuransi nasional.

Bank Indonesia (BI) memperkuat Reformasi Sistem Pembayaran melalui regulasi baru untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang cepat, aman, dan berkelanjutan di tengah peningkatan transaksi digital.