reformasi bumn

Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 menjadi 250 perusahaan demi efisiensi dan transparansi. Kebijakan Prabowo pangkas BUMN ini diharapkan rampung dalam dua tahun.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah serius melakukan pembenahan BUMN dan BUMD secara menyeluruh untuk memperkuat tata kelola dan menyehatkan keuangan negara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.