Rapat Paripurna DPR

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Dia menegaskan jajaran menteri tidak bekerja 'kumaha engkek' atau bagaimana nanti, sebab masyarakat menuntut pemerintah bekerja cepat.

Presiden hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara menjelang penyusunan RAPBN 2027.

Ia bercerita soal bagaimana para pendiri bangsa merasakan langsung penjajah mengambil kekayaan Indonesia untuk memperkaya negara mereka.

Para pendiri bangsa telah merumuskan konsep pengelolaan ekonomi nasional berdasarkan pengalaman panjang penjajahan dan eksploitasi sumber daya.

Kehadiran Prabowo adalah yang perdana Presiden dalam rapat paripurna.

Puan menyatakan DPR melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian nasional.

DPR menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam rapat ini, DPR menyetujui Rancangan APBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk dibahas lebih lanjut.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato sambutan Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (24/6).

Puan juga menyinggung soal perang tarif perdagangan, konflik geopolitik dan dinamika global lainnya, yang ikut berdampak pada kondisi dalam negeri.

Agenda rapat adalah penyampaian kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 oleh pemerintah.

Rapat paripurna DPR RI melakukan pelantikan pengganti antar waktu (PAW), terhadap anggota DPR RI yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih

Dalam catatan Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, tidak semua hadir secara fisik dalam sidang tersebut atau hanya 293 orang dari 579 anggota DPR RI.

Puan menyinggung soal proses pelaksanaan Pilkada 2024 hingga isu PHK massal yang terjadi belakangan di Indonesia.

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Dia menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf atas kekurangan selama masa kepemimpinannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada hari ini, Senin (30/9/2024).