Praperadilan Setya Novanto

Majelis hakim tolak eksepsi Setya Novanto. Majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bergaya casual, putra Setya Novanto hadiri pemeriksaan KPK terkait kasus e-KTP. Reza sama sekali tidak membuka mulutnya ketika awak media menghampirinya. Dia terlihat berjalan menuju tempat penerima tamu dan menaiki tangga ke lantai atas ruang pemeriksaan.

Dalam praperadilan tadi pun tim kuasa hukum Setya Novanto tak jadi mengajukan kesimpulan. Sebab, bagi Nana, jalannya praperadilan selama 5 hari sudah meliputi kesimpulan tersebut. Lagi pula, katanya, seluruh hasil hakimlah yang memutuskan.

KPK nilai putusan hakim gugurkan praperadilan Setya Novanto tepat. Tim Biro Hukum KPK Evi Laila Kholis mengatakan, putusan hakim menggugurkan praperadilan Setnov sudah tepat. Menurut dia, putusan hakim sesuai dengan pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang KUHAP.

Hakim tunggal Kusno menyatakan praperadilan yang diajukan Setya Novanto gugur. Sebabnya, perkara pokok kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto telah masuk dalam persidangan pokok.

Hari ini praperadilan Setya Novanto diputuskan. Sidang kali ini beragenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak baik tim kuasa hukum Setya Novanto sebagai pemohon dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon. Kemudian, akan disusul langsung dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal Kusno.

Saat itu, Hakim Tunggal Kusno pun langsung menanyakan terhadap pihak Setya Novanto dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Apakah akan mengajukan kesimpulan, pemohon?," tanya Kusno.

Menurut Febri, sidang di Pengadilan Tipikor telah dibuka oleh majelis hakim. Setnov selaku terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP itu juga sudah duduk di depan majelis hakim.

"Jelas ya sidang Tipikor tadi sudah dibuka ya? Jadi mohon tayangan sidang Tipikor diserahkan ke panitera, biar saya nanti yang menilai. Sekarang, sidang Praperadilan saya skors dulu 1,5 jam," tegas Hakim Kusno sambil mengetuk palu tanda sidang diskors.

Bukti elektronik atau tayangan yang awalnya akan ditayangkan oleh KPK hendaknya disimpan sementara.

"Ya nanti kita akan lihat seperti apa. Sampai belum diketok, Kita optimis dong. Kalau digugurkan hanya faktor waktu sih, saya pikir ya ke depan kita akan sulit lagi," kata Kuasa Hukum Novanto, Ketut Mulya Arsana.

Berpakaian kuning-hitam, pendukung Setnov 'kepung' Pengadilan Tipikor. Massa hingga kini masih berdiri rapih di depan pintu masuk gedung Pengadilan Tipikor. Mereka datang mengenakan pakaian berwarna kuning hitam lengkap memakai ikat kepala berwarna kuning bertuliskan 'Save Golkar'.

Oleh sebab itulah, pihaknya nanti akan merekam terlebih dahulu sidang Setya Novanto di Tipikor, setelah itu barulah rekaman sidang tersebut diserahkan tim KPK yang ada di PN Jakarta Selatan.

70 Personel polisi kawal sidang perdana Setnov di Pengadilan Tipikor. Setya Novanto telah hadir di persidangan. Dia datang menggunakan rompi oranye milik KPK dan pengawalan ketat petugas.

Memakai rompi KPK, Setya Novanto hadiri sidang perdana e-KTP. Setelah Setya Novanto hadir pintu ruang sidang ditutup dan pengunjung ang masuk dibatasi. Sidang digelar di ruang Koesoma Atmadja I.

Menakar sidang pokok perkara e-KTP dan praperadilan Setya Novanto. Hakim Kusno mengatakan, praperadilan terhadap Setya Novanto akan gugur jika sidang pokok perkara telah dimulai. Hal ini pun sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai praperadilan.

Penampilan ahli pidana asal Universitas Sumatera Utara itu juga sempat menyita perhatian. Mahmud yang memiliki gelar doktor ilmu hukum tersebut memang berpenampilan seperti kalangan muda kekinian.

Menurutnya, seandainya dakwaan terkait perkara tersebut tak jadi dibacakan namun sidang telah dibuka oleh hakim, praperadilan akan gugur secara otomatis. Apalagi, lanjut Mahmud, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan dengan Nomor 102/PUU-XIII/2015, telah memperjelas ketentuan gugurnya praperadilan yang diatur dalam Pasal

Pada praperadilan selanjutnya, Hakim Tunggal Kusno meminta KPK memperlihatkan bukti bahwa sidang pokok perkara itu dijalankan. Baginya, bukti mulainya sidang perkara belumlah cukup karena sekedar jadwal sidang saja.

Mantan Hakim Agung itu juga menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dianggapnya memperbesar kesempatan kepada seorang tersangka yang sedang berjuang di praperadilan.