PPID

Pemkab Tanah Laut (Tala) memperkuat kolaborasi antar OPD guna meningkatkan layanan pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik, memastikan penyelesaian laporan warga lebih cepat dan efektif.

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak publik atas keterbukaan informasi dan privasi pasien di sektor kesehatan, memastikan transparansi tanpa mengorbankan kerahasiaan data pribadi.

Universitas Hasanuddin (Unhas) meluncurkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik KIP untuk mewujudkan desa informatif dan transparan, menjadikan mahasiswa fasilitator utama dalam keterbukaan informasi publik.

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengusulkan kepada Kementerian Agama agar capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi PPID Syarat Unggul APT, mendorong transparansi informasi publik di lingkungan PTKIN.

Kemenko Kumham Imipas meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam Digital Innovation Awards 2026, bukti komitmen transformasi digital pelayanan publik.

Pemerintah Kota Singkawang menegaskan peran vital PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pelayanan cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) kini menyediakan kanal pengaduan dan layanan informasi publik bagi pelaku ekonomi kreatif. Inisiatif ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum dan akses informasi yang krusial bagi para kreator.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Menurut Neni, sejumlah penghargaan besar yang diraih Bontang menjadi bukti bahwa reformasi berjalan di jalur yang tepat.

Pemerintah Kota Padang menunjukkan peningkatan signifikan dalam Keterbukaan Informasi Publik Padang, berhasil masuk tiga besar di Sumatera Barat setelah sebelumnya terlempar dari 10 besar.

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) serius meningkatkan transparansi publik melalui bimbingan teknis standarisasi data bagi PPID, memastikan informasi tersaji akuntabel dan mudah dipahami.