Pilkada 2024
-
News •Bupati Langkat Tersangka Suap, KPK Ungkap Modus Proyek FiktifBupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK, membuatnya irit bicara di hadapan publik terkait dugaan suap proyek.
-
News •KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik MahalKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.
-
News •Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.
-
News •Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT BerkelasWali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.
-
News •Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 MiliarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.
-
News •KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal PilkadaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.
-
News •KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AWKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.
-
Politik •Terpilih Aklamasi, Ono Surono Kembali Pimpin PDIP Jabar Periode 2025-2030Ono Surono kembali terpilih secara aklamasi memimpin PDIP Jabar untuk periode 2025-2030. Ia akui tantangan berat pasca Pemilu 2024, namun optimis dengan kerja kerakyatan.
-
Politik •KPU Singkawang Catat Kenaikan Data Pemilih 2,66 Persen Jelang PilkadaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang merilis data pemutakhiran pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan signifikan pada data pemilih sebesar 2,66 persen dibandingkan DPT Pilkada 2024, menarik perhatian publik terhadap akura
-
News •Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Pangkep jadi Tersangka Korupsi, Diduga Atur Pengadaan Pilkada 2024Ketiga tersangka diduga bersekongkol mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp554 juta.
-
Politik •KPU Meluncurkan Indeks Pilkada 2024, Jatim dan Jateng Jadi Provinsi dengan Partisipasi TertinggiKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah memperkenalkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024.
-
Politik •Fakta Unik: Hanya 2 Provinsi Capai Level Involvement, KPU Sebut Indeks Partisipasi Pemilu Acuan Revisi Sistem PemiluKPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.
-
Politik •Tahukah Anda? KPU Rilis Indeks Partisipasi Pilkada: 4 Provinsi Ini Paling Partisipatif!Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?
-
News •Terungkap! Utang Pilkada Rp214 Juta, Wawali Blitar Dilapor Polisi Dugaan Penipuan dan PenggelapanSeorang Wakil Wali Kota Blitar berinisial ETS dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait utang Rp214 juta untuk Pilkada 2024. Kasus penipuan Wawali Blitar ini memicu penyelidikan Polrestabes Makassar dan membuat publik penasaran.
-
Politik •Terungkap! Pemkot Malang Percepat Perwali Demi Bantuan Rp50 Juta per RT Jalan 2026Pemerintah Kota Malang kebut penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk program Bantuan Rp50 Juta per RT, memastikan skema tematik ini siap terealisasi pada 2026 dan menjawab kebutuhan warga.
-
Politik •Bawaslu Gorontalo Utara Evaluasi Pelanggaran Pemilu: Belajar dari PSU Pilkada 2024, Demi Demokrasi ProfesionalBawaslu Gorontalo Utara melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu, belajar dari pengalaman PSU Pilkada 2024, demi pengawasan yang cermat dan profesional.
-
Politik •Koalisi Sipil Desak Presiden-DPR Rekomendasikan Pemecatan Anggota KPU: Ada Apa dengan Kinerja Penyelenggara Pemilu?Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.
-
Politik •Fakta Unik: Bawaslu Bantul Kerahkan 17 Tim Awasi Coklit Terbatas, Pastikan Akurasi Data PemilihBawaslu Bantul secara ketat mengawasi proses pencocokan dan penelitian terbatas (coklit terbatas) yang dilakukan KPU setempat. Bagaimana upaya mereka memastikan data pemilih akurat?
-
Politik •Fakta Menarik Pilkada 2024: KPU Barito Utara Resmi Tetapkan Shalahuddin-Felix sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Usai PSUKomisi Pemilihan Umum Barito Utara resmi melakukan **Penetapan Bupati Barito Utara** dan Wakil Bupati terpilih, Shalahuddin-Felix, setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Simak detailnya!
-
News •Wow! Insentif RT RW DKI Jakarta Naik Hingga Rp3 Juta Mulai Oktober 2025, Ini DetailnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan insentif RT RW DKI hingga Rp3 juta per bulan mulai Oktober 2025, sebuah janji kampanye yang kini direalisasikan untuk kinerja optimal.