pidato Anies Baswedan

Kendati demikian, Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, melalui akun Twitternya @sigitwid, mengunggah video kala Anies membagikan paket kepada pemudik. Sigit menuding bahwa Anies mengambil kesempatan tersebut sebagai ajang kampanye pemilu kepresidenan mendatang.

Sebelum memasuki Istana, Anies sempat berbicang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dia juga berbincang akrab dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menparekraf Sandiaga Uno.

Anies bercerita tentang gagasan dalam sebuah pengambilan kebijakan. Menurut dia, seorang pemimpin tak bisa hanya memikirkan karya saja tapi tanpa adanya gagasan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebagai pejabat publik harus siap menerima kritikan. Pejabat publik harus menjadi kotak pos kritik semua urusan.

Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung kata 'pribumi' berbuntut panjang. Tak hanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, Anies juga didemo oleh sejumlah massa.

"Harusnya dia sebagai gubernur bijak dalam menyampaikan kata-kata menyampaikan statement," kata koordinator aksi.

Kuh Sambih menyadari, umat Khonghucu sering diidentikkan dengan etnis Tionghoa. Tak ingin hal itu terus berlanjut, Matakin akan menggelar ikrar pemuda Khonghucu yang menegaskan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sejati.

Ketua Umum Federasi Indonesia Bersatu, Tirtayasa melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Anies dilaporkan terkait pidato politiknya usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yang menyebut kata 'pribumi' pada Senin (16/10) lalu.

Lagi-lagi Gubernur Anies Baswedan dipolisikan karena pidato soal 'pribumi'. Rinto melaporkan Anies ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LP/1082/X/2017/Bareskrim tanggal 19 Oktober 2017.

Sejumlah pihak yang tidak suka dengan ucapan tersebut melaporkannya pada kepolisian karena dinilai bisa memecah belah bangsa.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta polemik pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung 'pribumi' dihentikan karena tidak berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Apalagi, menurutnya, Anies telah memberikan klarifikasi terkait pidato yang mengutip kata pribumi tersebut.

Bentuk hal teknis yang dimaksud adalah meyakinkan warga Jakarta dengan bekerja dan blusukan meninjau setiap pelosok Ibu kota. Bahkan, bila perlu Anies tidak perlu berkantor di Balai Kota DKI Jakarta. Anies dapat berkantor di mobilnya, agar bisa blusukan ke seluruh wilayah Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk lebih cermat dalam melihat pidato tersebut. Dia mengimbau agar pidato tersebut dipahami secara keseluruhan bukan perkata.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ingin mengomentari pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunakan kata 'pribumi'. Sebab itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Ormas sayap PDIP paling terdepan polisikan Anies Baswedan. Beberapa orang dari Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta melaporkan Anies Baswedan di Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Wasekjen Hanura minta pidato 'pribumi' Anies Baswedan tak perlu dibesarkan. Dia mengakui, kata pribumi dalam pidato Anies diucapkan dalam momen yang kurang tepat. Namun sekali lagi, menurut Tri, hal tersebut tak perlu dipolemikkan, karena merugikan bagi rakyat Jakarta itu sendiri.

Akibat penggunaan kata pribumi dalam pidatonya, Anies juga dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya oleh Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta.

Penggunaan kata pribumi dalam pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berbuntut panjang. Sejumlah pihak yang tidak suka dengan ucapan tersebut melaporkannya pada kepolisian karena dinilai bisa memecah belah bangsa.

Soal kata 'pribumi', Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bareskrim. Datang ke Bareskrim, dirinya membawa sejumlah barang bukti berupa berkas lampiran pidato Anies Baswedan berikut dengan video.

Menurut Anies terkait kata pribumi sudah dijelaskannya secara rinci usai memberikan arahan kepada seluruh SKPD.