Pengelolaan Dana Desa

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Sanggau mempercepat digitalisasi keuangan desa. Langkah ini krusial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Sanggau

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatat 12 gampong telah mengembalikan Rp4,1 miliar dari total temuan penyalahgunaan Dana Desa Aceh Barat, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh merampungkan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang sistem Cash Management System (CMS) untuk pengelolaan Dana Desa, sebuah langkah strategis menuju transparansi dan akuntabilitas keuangan gampong.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae tegaskan kepala desa harus transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mutlak demi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan prima masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menekankan pentingnya petunjuk teknis (juknis) dalam pengelolaan dana desa untuk 328 kampung, guna memastikan anggaran tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

DJP Sulselbartra menggelar Edukasi Perpajakan Desa Gowa bagi 121 kepala desa di Kabupaten Gowa. Simak bagaimana pelatihan ini memastikan pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel.

Kejaksaan Negeri Purwakarta berhasil menyerahkan hampir Rp1 miliar uang Pengembalian Dana Desa kepada Pemkab Purwakarta. Dana ini berasal dari 10 desa yang terbukti maladministrasi.

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.