Pengadilan Rakyat Kasus 1965

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 Bedjo Untung mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/10). Kedatangannya bukan tanpa sebab. Dia menyerahkan bukti temuan kuburan massal korban tragedi 1965, sekaligus mempertanyakan kelanjutan penuntasan kasus kelam 65.

Terutama pihak TNI, yang enggan untuk memberikan klarifikasi dengan membuka arsip militer perihal peristiwa 1965.

Wiranto harus memastikan Kejaksaan Agung dan Kemenkum HAM melanjutkan upaya yang telah dirintis Menko Luhut Pandjaitan.

Komnas HAM masih akan mendalami putusan IPT yang baru dipublikasi pada 20 Juli 2016 lalu itu.

Pihak Kejagung diminta mencari tersangka kasus pelanggaran HAM 1965.

Indonesia divonis bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada tahun itu.

Menurut Akom, biarlah semua masalah itu menjadi pelajaran yang bisa diambil hikmahnya, agar tidak terulang di masa depan

"Tapi kita nggak merasa ada kuburan massal yang cukup signifikan," ujar Menko Luhut.

Juru bicara Kemlu menyebut sidang pembantaian simpatisan komunis di Indonesia hanyalah wujud kebebasan demokrasi

PBB, kata Hikmahanto belum tentu menggubris kesimpulan akhir yang dibacakan hakim ketua IPT Zak Yacoob.

Luhut mengaku belum mendapat hasil finalisasi perihal kuburan massal korban tragedi 1965.

Luhut menyebut IPT 1965 bukan institusi resmi.

Indonesia dituduh melakukan genosida, dengan maksud khusus untuk menghancurkan atau membinasakan kelompok tertentu.

Adanya keterlibatan negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, & Australia dalam kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

AS, Inggris, dan Australia turut terlibat mendukung genosida dalam operasi antikomunis 1965-1966

Luhut mengaku tak masalah simposium tandingan berlawanan dengan simposium nasional 65.

Ini melainkan merupakan permasalahan korban yang menderita akibat konflik politik masa itu.

Luhut menegaskan, penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu tidak diperdebatkan.

Pemerintah masih kaji berapa korban pembantaian massal pada tragedi 1965 itu.

Luhut menjelaskan pemerintah tidak memiliki data akurat tentang berapa jumlah korban yang berjatuhan.