Pemeriksaan BPK

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Pemkab/Kota serahkan 14 LKPD Unaudited ke BPK Perwakilan Kalsel. Bagaimana proses pemeriksaan 60 hari ini akan memastikan transparansi keuangan daerah?

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemeninveshil/BKPM) Tahun 2025, bertujuan memperkuat