Komisi II DPR meminta pemerintah konsultasi dengan DPR sebelum melakukan perampingan organisasi alias pembubaran lembaga negara. Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal, menyebut pembubaran lembaga memicu pensiun dini PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyebutkan pembubaran lembaga negara bukan hal yang asing bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak pertama kali menjabat sebagai RI 1 pada 2014, total Presiden Jokowi sudah bubarkan 37 lembaga.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan tengah mempersiapkan daftar badan, lembaga, dan komisi yang akan dihapus.

PPP mengapresiasi keputusan Jokowi membubarkan 18 negara sebagai langkah efisiensi anggaran saat pandemi.

"Kami berharap Presiden Jokowi juga tidak berhenti pada 18 lembaga namun juga menyasar lembaga lain yang tidak efektif yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik," pungkasnya.

Namun dari 9 lembaga tersebut adalah salah satu tim kerja yang akan dialihkan oleh Komite Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yaitu Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3/2006.

Presiden RI Joko Widodo resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang berdiri berdasarkan keputusan presiden (keppres).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan lembaga yang dibubarkan nantinya yang dibentuk di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Sementara, pembubaran lembaga yang berada di bawah Undang-undang harus mendapat persetujuan dari DPR.

Jokowi tidak merinci lembaga atau komisi mana saja yang akan dihapus. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menerangkan, perampingan dilakukan agar membuat kinerja birokrasi pemerintah jadi lebih baik.

Bamsoet juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal.

Tjahjo menjelaskan, saat ini sudah ada 24 komisi dan lembaga yang sudah dihapus. Masih ada 96 lembaga dan komisi yang masih dipertimbangkan.

"Mudah-mudahan saya bisa meyakinkan orang supaya jangan dibubarkan lembaganya tapi kita perkuat," kata Jimly.

Pegawai yang berstatus PNS bakal dikembalikan ke kementerian asalnya. Pegawai yang non PNS bakal diberi pesangon.

Beberapa lembaga akan dilebur atau digabung dengan kementerian.

Agun menilai sebelumnya usul itu sempat diajukan ke Presiden SBY tetapi tidak ada tanggapan serius.

Menurut JK pilihan itu akan mempertimbangkan kapasitas lembaga dan landasan hukumnya.

"Tentu KPK tidak boleh dibubarkan karena korupsi masih marak dan korupsi adalah musuh besar bangsa ini."