Pembubaran Lembaga Negara

"Pada prinsipnya saya setuju dengan upaya pemerintah, tentunya ini dapat menghemat anggaran negara di tengah pandemi covid 19 dan dapat dialokasikan kepada penanganan Covid-19," Kata Azis.

Komisi II DPR meminta pemerintah konsultasi dengan DPR sebelum melakukan perampingan organisasi alias pembubaran lembaga negara. Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal, menyebut pembubaran lembaga memicu pensiun dini PNS.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 10 lembaga negara nonstruktural melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2020. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat, hal tersebut membuat negara bisa hemat hingga Rp 227 miliar per tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyebutkan pembubaran lembaga negara bukan hal yang asing bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak pertama kali menjabat sebagai RI 1 pada 2014, total Presiden Jokowi sudah bubarkan 37 lembaga.

Presiden Joko Widodo telah resmi membubarkan 10 lembaga non-struktural (LNS) dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Bukan tidak mungkin pembubaran lembaga negara lain akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

"Sebelum pembubaran (lembaga), Kemenpan-RB sudah rapat bersama Sekneg (Sekretariat Negara), Kemenkeu dan BKN, soal pegawai tidak masalah," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Ma'ruf berharap penyederhanaan ini tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jangan sampai pengalihan jabatan merugikan penghasilan dan keberlangsungan karir pejabat terdampak.

Terhadap lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU, Tjahjo mengatakan memerlukan waktu lebih lama karena pembahasan pembubarannya harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan tengah mempersiapkan daftar badan, lembaga, dan komisi yang akan dihapus.

PPP mengapresiasi keputusan Jokowi membubarkan 18 negara sebagai langkah efisiensi anggaran saat pandemi.

"Kami berharap Presiden Jokowi juga tidak berhenti pada 18 lembaga namun juga menyasar lembaga lain yang tidak efektif yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik," pungkasnya.

Namun dari 9 lembaga tersebut adalah salah satu tim kerja yang akan dialihkan oleh Komite Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yaitu Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3/2006.

Presiden RI Joko Widodo resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang berdiri berdasarkan keputusan presiden (keppres).

Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral menjelaskan hal tersebut masih dalam tahap kajian dan nantinya proses pembubaran tersebut, Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

BRG sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jokowi pada 6 Januari 2016, melalui Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Sejak dibentuk, BRG dipimpin oleh Nazir Foead.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan Presiden Jokowi belum mengarahkan pihaknya untuk membubarkan lembaga dan badan negara yang ada di bawahnya. Menteri Basuki menyatakan, seluruh lembaga yang berada di kementeriannya kini masih tetap aktif beroperasi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan lembaga yang dibubarkan nantinya yang dibentuk di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Sementara, pembubaran lembaga yang berada di bawah Undang-undang harus mendapat persetujuan dari DPR.

Jokowi tidak merinci lembaga atau komisi mana saja yang akan dihapus. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menerangkan, perampingan dilakukan agar membuat kinerja birokrasi pemerintah jadi lebih baik.

Bamsoet juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal.

Pemerintah berencana untuk menghapus 96 lembaga yang keberadaannya kurang efektif.