Pelantikan Anies-Sandi

Anies tegaskan bakal tertibkan PKL di Tanah Abang. Anies mengatakan, bakal melakukan koordinasi dengan satuan pamong praja untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Namun rumusan pemecahan masalah itu masih dalam kajiannya.

Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung kata 'pribumi' berbuntut panjang. Tak hanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, Anies juga didemo oleh sejumlah massa.

"Harusnya dia sebagai gubernur bijak dalam menyampaikan kata-kata menyampaikan statement," kata koordinator aksi.

Gaya pakaian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pusat perhatian. Pada hari kerja pertama sampai saat ini Sandiaga menggunakan pakaian dinas harian (PDH) berwarna khaki atau cokelat dengan menggunakan sepatu kets.

Kuh Sambih menyadari, umat Khonghucu sering diidentikkan dengan etnis Tionghoa. Tak ingin hal itu terus berlanjut, Matakin akan menggelar ikrar pemuda Khonghucu yang menegaskan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sejati.

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, rapat paripurna istimewa ini merupakan bentuk izin dan perkenalan kepala daerah baru kepada rakyat. Sebab, DPRD adalah bentuk representasi dari rakyat.

Ketua Umum Federasi Indonesia Bersatu, Tirtayasa melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Anies dilaporkan terkait pidato politiknya usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yang menyebut kata 'pribumi' pada Senin (16/10) lalu.

Lagi-lagi Gubernur Anies Baswedan dipolisikan karena pidato soal 'pribumi'. Rinto melaporkan Anies ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LP/1082/X/2017/Bareskrim tanggal 19 Oktober 2017.

Dalam surat edaran dari Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA pidato gubernur baru di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersifat wajib.

Sejumlah pihak yang tidak suka dengan ucapan tersebut melaporkannya pada kepolisian karena dinilai bisa memecah belah bangsa.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan sidang paripurna istimewa tidak perlu digelar. Sebab, tidak ada aturan yang mengharuskan digelar paripurna pasca pelantikan gubernur baru.

Mantan Menteri Pendidikan itu mengungkap, belum tahu kapan paripurna digelar. Seharusnya, sidang itu langsung dilaksanakan setelah pelantikan pada Senin (16/10) lalu.

Bentuk hal teknis yang dimaksud adalah meyakinkan warga Jakarta dengan bekerja dan blusukan meninjau setiap pelosok Ibu kota. Bahkan, bila perlu Anies tidak perlu berkantor di Balai Kota DKI Jakarta. Anies dapat berkantor di mobilnya, agar bisa blusukan ke seluruh wilayah Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ingin mengomentari pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunakan kata 'pribumi'. Sebab itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Penggunaan kata pribumi dalam pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berbuntut panjang. Sejumlah pihak yang tidak suka dengan ucapan tersebut melaporkannya pada kepolisian karena dinilai bisa memecah belah bangsa.

Soal kata 'pribumi', Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bareskrim. Datang ke Bareskrim, dirinya membawa sejumlah barang bukti berupa berkas lampiran pidato Anies Baswedan berikut dengan video.

Menurut Anies terkait kata pribumi sudah dijelaskannya secara rinci usai memberikan arahan kepada seluruh SKPD.

Ketua Setara Institute, Hendardi kecewa terhadap isi pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membedakan antara golongan pribumi dan non pribumi.

Bima mengingatkan bahwa Anies bukan hanya memimpin para pendukungnya, melainkan masyarakat yang tidak mendukungnya.

Anies Baswedan dipolisikan terkait ucapan 'pribumi'. Ronny berharap, apa yang disampaikan oleh Anies tak membuat bangsa Indonesia gaduh. Bahkan, dalam hal ini ia berharap masyarakat lebih agar lebih bijak dalam berkata-kata.