Pekerja JICT Mogok

Kasus Korupsi JICT, Ratusan Pekerja Geruduk Gedung KPK. Mereka mendesak kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi perpanjangan kontrak JICT kepada investor Hong Kong, Hutchison Port yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 14,68T

Aksi Demo Pekerja JICT Geruduk Gedung BUMN. Dalam aksinya, mereka menuntut agar pengelolaan aset publik pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, JICT, tidak diserahkan kembali ke Hutchison karena melanggar aturan, merugikan negara Rp 4,08 triliun dan tidak sesuai konstitusi.

Selain merugikan perusahaan, berbagai tindakan memaksakan diri yang dilakukan SP JICT selama ini juga menjadi ancaman bagi perekonomian. Aksi-aksi yang terus dilakukan beberapa orang anggota SP hanya upaya mencari perhatian dan sensasi.

Pekerja PT Pelindo II Dukung Penuntasan Korupsi JICT. Mereka juga mendukung penuh PT Pelindo II untuk menegakkan tata kelola pelabuhan yang baik dengan berorientasi kepada aturan perundang-undangan dalam kasus kontrak JICT dan juga kontrak TPK Koja yang telah habis pada Oktober 2018.

Aksi Serikat Pekerja JICT Geruduk Gedung DPR. Dalam aksi tersebut, pekerja membawa payung hitam dan simbol hitung mundur, sebagai tanda matinya keadilan bagi pekerja dan berlarutnya proses hukum kasus perpanjangan kontrak JICT - Koja serta kasus Pelindo II lainnya.

Serikat Karyawan (Sekar) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membeberkan alasan banyaknya penolakan perpanjangan kontrak JICT-Pelindo II.

Ketua Serikat Pekerja Container (SPC), Sabar Royani mengatakan, pemutusan kontrak PT EMPCO dengan JICT akhirnya berdampak pada putusan hubungan kerja (PHK) karyawan sekitar 400 orang. Karyawan sebanyak 400 orang tersebut terdiri dari karyawan yang telah bekerja bertahun tahun di JITC sebagai karyawan kontrak.

"Kadin mengapresiasi langkah semua pihak, pemerintah, direksi JICT, pekerja JICT, dan pihak pengusaha yang telah membantu sehingga mogok kerja ini bisa dihentikan."

"Pada akhirnya mayoritas pekerja JICT sadar bahwa mereka telah diperdayai oleh oknum-oknum pekerja yang hanya mengejar uang. Sikap SP yang terus melawan pemegang saham sudah tidak didukung pekerja JICT."

Menteri Rini heran dengan aksi mogok para serikat pekerja JICT yang memiliki gaji bulanan dan bonus terbesar di sektor pelabuhan. Upahnya bahkan lebih besar dibading tenaga kerja di Terminal Peti Kemas Koja dan Terminal Peti Kemas Kalibaru (New Priok).

Pada periode itu, jelas Riza, JICT memang sengaja melakukan penutupan. Oleh karena itu, JICT akan menanggung semua biaya apabila ada biaya yang masuk selama penutupan.

Direktur Keuangan JICT, Budi Cahyono menjelaskan, dalam perjanjian kerja sama, semua aturan telah disepakati. Bahkan, terkait bonus karyawan telah disepakati sebesar 7,8 persen.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan pelanggan JlCT, papar Riza, mulai hari ini juga sejumlah dermaga utara JlCT sepanjang 720 meter telah dioperasikan oleh TPK KOJA. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara JICT dan TPK KOJA untuk mangoperasikan dermaga utara JICT.

"Kami tegaskan bahwa aktivitas bongkar muat dan kelancaran arus barang di Tanjung Priok tetap berjalan lancar dan optimal. Ini sesuai dengan antisipasi, koneksi plan yang kami buat bersama pihak-pihak berkepentingan di Tanjung Priok."

H+3 mogok kerja SP JICT, layanan Tanjung Priok diklaim terkendali. Saat ini, PT JICT yang menangani sekitar 42 persen dari total bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah mengalihkan kegiatan bongkar muat ke terminal lain di sekitar pelabuhan terbesar ini. JICT juga sudah bekerja sama dengan TPK Koja.

Menurutnya, dalam situasi tanpa operasional itulah JICT akan dipaksa untuk rasionalisasi para pekerjanya. Dalam perhitungan di Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masing-masing pekerja akan mendapatkan pesangon dengan jumlah miliaran.

Menhub Budi mengatakan, sampai saat ini belum ada keluhan pengusaha mengenai tersendatnya pelayanan pelabuhan. Dia meminta pengusaha melapor kepada pihaknya apabila pelayanan di pelabuhan terganggu oleh karena aksi mogok tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengaku tak mengerti aksi yang dilakukan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Menurutnya, tuntutan bonus yang diminta pekerja tak masuk akal.

Hari pertama mogok kerja Serikat Pekerja JICT (SP JICT), manajemen melakukan sterilisasi di setiap area kerja yang merupakan bagian dari obyek vital nasional. Mogok kerja tersebut disebabkan turunnya bonus karyawan. JICT sudah menunaikan kewajibannya dengan membayarkan sebesar Rp 45 miliar kepada seluruh karyawan.

Wakil Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Riza Erivan, menyesalkan tetap dilaksanakannya aksi industrial mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja JICT. Dia khawatir ada sabotase dalam aksi mogok kerja SP JICT.